Budi Ilham Nasution Siap Kawal Program Ketahanan Pangan

Medan(harianSIB.com)
Ketua Umum Satuan Tugas (Satgas) Himpunan Masyarakat Tani Nusantara (HMTN) Merah Putih Nasional, Budi Ilham Nasution, siap mengemban amanah mendata lahan pertanian di kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk mengetahui apakah lahan tersebut sedang berperkara (konflik) atau tidak.

"Berdasarkan instruksi Ketua Umum HMTN, saya mengatakan siap turun ke kabupaten/kota di Sumut mendata lahan pertanian, apakah berkonflik atau tidak. Itu tadi saya yang tangkap dari pernyataan Ketum," kata Budi Ilham Nasution Ketua HMTN-MP Nasional saat menghadiri pelantikan 33 DPD HMTN Kabupaten/Kota Sumut, di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (29/7/2025).

Budi mengatakan, tujuan pendataan lahan pertanian itu untuk mengawal program ketahanan pangan sebagai nawacita yang digagas Presiden Prabowo. Ia juga menekankan, keberadaan HMTN sendiri sasarannya adalah untuk melaksanakan dan mengawal program ketahanan pangan.

Baca Juga:

• Program Bangga Kencana Jadi Titik Fokus Upaya Peningkatan Kualitas SDM Sumut
• Satgas TMMD Kodim 0108/Agara Percepat Pengerasan Jalan Perkebunan Warga

Budi tidak menampik banyak persengketaan lahan (pertanian) di Sumatera Utara yang sulit diselesaikan. Ia menilai konflik lahan yang bermasalah di Sumut tersebut luar biasa dan disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Budi juga menekankan untuk memakmurkan suatu program pertanian, lahan tersebut harus steril tanpa ada permasalahan hukum. Ia juga mengatakan, pemerintah harus melihat faktor hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Operasi Patuh Toba 2025 Selesai, Pelanggaran dan Kecelakaan Turun Drastis
• Mantan Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Topan Ginting

Ia menambahkan, tugas Satgas HMTN-MP Nasional adalah untuk turun langsung membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan lahan pertanian. Ia pun berharap, dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, dapat menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)