Hindari Keluhan Wisatawan, Dibutuhkan Kepastian Tarif Masuk di Kawasan Wisata Danau Toba

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Dapil Tapanuli Pantur Banjarnahor mengatakan, keindahan Danau Toba sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia tidak diragukan lagi, tapi di balik pesonanya, masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan, salah satunya soal ketidak-seragaman tarif masuk ke sejumlah objek wisata di kawasan tersebut.

"Banyak wisatawan yang mengeluhkan perbedaan tarif masuk yang kerap berubah-ubah dan ditentukan secara sepihak oleh pengelola. Hal ini, menurutnya, bisa berdampak buruk terhadap citra Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf Internasional," ujar Pantur Banjarnahor kepada wartawan, Senin (11/8/2025) melalui telepon dari Medan.

Baca Juga:

• Ricky Anthony Rindukan Pesepakbola Langkat Perkuat Timnas Indonesia
• Ajie Karim Dorong Dirut PT Dhirga Surya Jalankan Core Business Sektor Perhotelan dan Gedung

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan, pentingnya kepastian tarif dan regulasi retribusi wisata yang transparan, apalagi daerah ini sudah ditetapkan sebagai kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat, sehingga pengelolaannya juga harus mencerminkan tata kelola secara profesional dan akuntabel.

"Sudah saatnya ada regulasi yang tegas dan sistem pengawasan yang ketat. Jangan sampai praktik pungutan liar merusak pengalaman wisatawan dan memperburuk reputasi kita di mata dunia," tegas Pantur.

Baca Juga:

• F-PKB DPRD SU Ingatkan Bahaya Kecanduan Gadget Kekerasan Pada Anak di Dunia Maya
• Sidak ke Dua Perusahaan Industri, DPRD SU Temukan Pelanggaran K3

Dengan adanya kepastian tarif, tata kelola yang profesional, serta komitmen pemerintah yang kuat dalam melanjutkan pembangunan kawasan strategis ini, Pantur optimistis Danau Toba akan mampu menjadi lokomotif utama sektor pariwisata di Sumut, sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

Berkaitan dengan itu, Pantur mendorong agar pembangunan yang sudah dirintis sebelumnya tidak dibiarkan stagnan. Tapi harus keberlanjutan, terutama bidang infrastruktur dan fasilitas wisata, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat.

Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak semata-mata membangun jalan, jembatan, atau penginapan, tetapi juga menyangkut peningkatan kapasitas SDM lokal, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

"Kalau kita mau Danau Toba benar-benar jadi destinasi unggulan kelas dunia, maka semua aspek harus dirancang sebagai satu kesatuan. Tidak cukup hanya pembangunan fisik," tambahnya.

Pantur juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam membangun sektor pariwisata, sehingga perlu disarankan agar pemerintah provinsi bisa menjadi motor penggerak sinergi antar kabupaten/kota di kawasan Danau Toba, supaya memiliki visi dan arah yang sama.

"Jadi Provinsi Sumut harus menjadi lokomotif untuk mendorong agar semua pemerintah daerah sekawasan Danau Toba satu tujuan dalam mengembangkan pariwisata. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri," katanya.

Menurut Pantur, salah satu tantangan utama dalam pengembangan pariwisata, mengubah cara pandang masyarakat, sebab masih banyak melihat pariwisata sebagai usaha sampingan, padahal sektor ini bisa menjadi tumpuan ekonomi utama.

"Mindset ini harus diubah. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif agar masyarakat paham bahwa pariwisata bisa menjadi sumber penghidupan yang utama, bukan sekadar pelengkap," tegasnya.(*).