Jusup Ginting Prihatin, Dinas Kebakaran Hanya Punya 20 Armada dan 4 Hidrant Air yang Bisa Difungsikan

Medan(harianSIB.com)
Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Jusuf Ginting Suka prihatin banyak armada milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) kurang layak pakai. Kondisi ini menjadi kendala ketika terjadi bencana kebakaran di perkotaan.

Selain jumlah armada yang sedikit, ketersediaan hidrant air juga diketahui banyak tidak berfungsi. Sehingga menambah rentetan kasus kebakaran di kota Medan jarang terselesaikan dengan baik.

"Banyak peristiwa kebakaran tidak dapat ditangani dengan baik, apalagi keterangan Dinas Pemadam Kebakaran menyebutkan Dinas ini hanya memiliki 20 armada Damkar yang standby dioperasionalkan atau difungsikan. Dan, dari 77 hidrant air hanya 4 hidrant air yang aktif," ujar Jusup Ginting, pada rapat panitia khusus (Pansus) Ranperda Pemadam Kebakaran, Senin (10/8/2025), di ruang rapat Banmus DPRD Medan.

Baca Juga:

• RPJMD Kota Medan Ditetapkan, Keluarga Kurang Mampu Dapat Bantuan Selama Tiga Tahun
• F- PDIP DPRD Medan Kritisi Pemko Belum Bisa Turunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Padahal, menurut Jusuf, tugas Damkar menyangkut harkat dan nyawa orang banyak. Dia pun meminta agar Dinas PKP perlu melakukan harmonisasi dan berharap dapat bekerja sama dengan DPRD agar apa program yang akan dijalankan damkar dapat terpenuhi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PKP Kota Medan, M. Mendrova mengakui kekurangan armada dan faktor hidrant air yang tidak berfungsi menjadi kendala ketika pihaknya berusaha untuk memadamkan api kebakaran.

Baca Juga:

• Diminta Mediasi Sengketa Kelenteng, Paul Simanjuntak: Bukan Atas Nama Komisi 4
• Atap Dan Lantai Kayu Mulai Keropos, Rico Waas Beri Perhatian Khusus untuk SDN di Kampung Nelayan Belawan

Dia menjelaskan, jika dari jumlah 6 UPT dan 1 Mako (Kantor PKP Kota Medan) hanya memiliki 20 unit armada aktif namun itu masih sangat kurang mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah kota Medan.

Mirisnya, kata Mendrova, semua hidrant air yang ada bukan milik pemko Medan melainkan milik PDAM Tirtanadi. Sehingga, Pemko Medan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perawatan dan perbaikan terhadap seluruh hidrant air tersebut.

Dia menceritakan, pernah suatu ketika terjadi bencana kebakaran dan armada damkar kekurangan air. Untuk 1 unit armada memakan waktu 30 menit saat melakukan pengisian air dari salah satu hidrant air. Hal itu dikarenakan lemahnya sistem pengisian air ke mobil damkar.

"Akibatnya, kami mencari air berdasarkan prioritas terdekat. Seperti kebakaran di Kelurahan Sei Mati, kurangnya pasokan air membuat kinerja damkar kurang maksimal. Sementara untuk cadangan air kami hanya menyediakan tandon air 30 sampai 40 ton yang diletakkan di pos damkar," ucapnya.

Sekdis PKP Medan ini berharap, tahun 2025 Pemko Medan dapat menambah 1 unit armada damkar penyiram air guna mempermudah dan memperlancar damkar saat memadamkan api kebakaran.

Meskipun pada rapat Pansus Ranperda Damkar ini, PKP Medan sangat berharap ada penambahan mobil damkar yang memiliki 100 anak tangga yang dapat digunakan untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran pada gedung gedung tinggi di perkotaan.

Rapat dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution, didampingi Wakil Ketua Lailatul Badri, Datuk Iskandar Muda dan Ahmad Affandi Harahap.(*)