Gubernur Sumut Bobby Nasution Akan Gelontorkan 15.700 Ton Beras Lewat Operasi Pasar

Medan(harianSIB.com)

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berencana menggelontorkan sekitar 15.700 ton beras murah lewat operasi pasar untuk mengintervensi dan mengendalikan harga beras di pasaran.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro yang dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (20/8/2025) malam.

Baca Juga:

• Percepatan Eliminasi Tuberkulosis, Bobby Nasution Teken Komitmen Bersama dengan 8 Gubernur Lainnya
• Silaturahmi dengan Pemred se-Sumut, Bobby Nasution Minta OPD Terbuka dengan Wartawan

Bobby Nasution mengatakan bahwa operasi pasar itu bertujuan untuk membuat harga beras kembali normal dan terjangkau masyarakat.

Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov Sumut telah berkomunikasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengendalikan harga beras. Melalui operasi pasar di seluruh kabupaten/kota secara serentak, diharapkan masyarakat tidak lagi mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok ini.

Baca Juga:

• TPST Wujudkan Kampus Zero Waste
• Dua Pejabat Eselon II Dilantik, Gubernur Sumut Bobby Nasution Ingatkan Jangan Korupsi

Bobby Nasution menjelaskan bahwa Bulog menargetkan adanya operasi pasar di tiap daerah kabupaten/kota se-Sumut setiap bulannya. Ia meminta para kepala daerah untuk menyiapkan skema untuk membuka pasar murah di beberapa tempat. Dengan kerja sama ini, diharapkan harga beras dapat stabil dan masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto menilai, bahwa dukungan dari pemerintah daerah dapat mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat.

Penyaluran juga dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan dan lain-lain.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Indonesia telah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama program pemerintah. DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Amalia juga menyebutkan bahwa BPS akan melakukan pengumpulan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) untuk memantau perkembangan dan potensi kawasan-kawasan tersebut. (*)