Kades di Deliserdang Mau Lakukan Bimtek, Pemkab Tidak Ikut Andil Pelaksanaan

Lubukpakam(harianSIB.com)
Para kepala desa (Kades) di Kabupaten Deliserdang diketahui akan melakukan bimbingan teknis (Bimtek) selama 4 hari mulai 27-30 Agustus 2025 di salah satu hotel di Medan. Pihak Pemkab Deliserdang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang dikonfirmasi mengaku tidak ikut andil dalam pelaksanaan Bimtek dimaksud.

Bimtek dilakukan berdasarkan undangan yang disebar ke desa-desa melalui PDF. Selain Kades, undangan fisik selain PDF juga sebagian sudah dikirim kepada para Badan Permusyawaratan Desa (PMD).

Undangan yang dilihat wartawan tertulis tema Bimtek yaitu pembentukan peraturan desa (Perdes) yang efektif dan partisipatif berdasarkan pemahaman regulasi dan implementasinya. Diketahui biaya peserta yang ikut pelatihan tersebut berkisar Rp6,5 juta.

Baca Juga:

• Diperiksa Jaksa di Kejati Sumut, Salomo Pardede Bantah Peras Pengusaha
• Diperiksa Kejatisu, Eko Afrianta Tidak Tahu Ada Pemerasan

Rincian biaya pelatihan sudah termasuk akomodasi dan penginapan selama 4 hari 3 malam, paket meeting room, konsumsi selama kegiatan, sertifikat, seminar, honororarium pembicara, souvenir dan perlengkapan lainnya. Diketahui dari undangan ini lembaga yang mau melaksanakan Bimtek ini adalah Lembaga Pusat Managemen Pelatihan Putra dan Putri (PMPPP) yang berkantor di Kabupaten Asahan, Sumut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deliserdang, Anita M Situmorang saat dikonfirmasi belum mau berkomentar banyak. Diakui pihaknya tidak tahu menahu soal Bimtek tersebut.

Baca Juga:

• Dukung "Medan untuk Semua", Wali Kota Medan Apresiasi Langkah Gojek
• 4 Orang Menjadi Korban Penembakan Senpi dan Pembacokan di Kutalimbaru, Satu Tewas

"Banyak lembaga nawarin kerjasama Bimtek lebih dari satu orang. Yang rencana kegiatan Bimtek ini kami dari Dinas PMD gak terlibat," tutur Anita saat dihubungi, Selasa (26/8/2025).

Camat Galang, Syahdin Setia Budi Pane saat dihubungi menjelaskan bahwa pihaknya dari kecamatan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Bimtek. Namun pihak pengelola langsung mengirimkan undangan langsung ke desa-desa.

"Jadi tidak ada arahan dari kecamatan. Surat undangan Bimtek dari pihak ketiga langsung ke desa tidak ada masuk ke kecamatan," tutur Budi.

Mantan Camat Lubukpakam itu kembali menjelaskan bila Bimtek tersebut dirasa bagus tidak ada yang salah. Asalkan jangan hanya sekedar Bimtek tanpa ada hasil yang dibawa dan diterapkan di desa.

"Saya menyikapinya silahkan aja, ada duit ya sudah (ikut). Kalau memang positif kita lihat lah dulu nanti hasilnya," terang Budi.(**)