Mahasiswa UHN Unjuk Rasa ke DPRD SU Kecam DPR Adu Domba Mahasiswa Dengan Polisi

Medan(harianSIB.com)

Massa mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen (UHN) unjuk rasa ke DPRD Sumut, Kamis (28/8/2025) mengecam perlakuan DPR yang mengadu domba mahasiswa dengan aparat kepolisian, untuk mempertahankan kenaikan tunjangan anggota dewan sebesar Rp50 juta per bulan.

"DPR tidak memiliki "sense of crisis" atau kepekaan yang tajam terhadap situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang sedang mengalami kesusahan. Tapi justeru mereka menaikkan tunjangannya sebesar Rp50 juta/bulan," tegas mahasiswa dalam orasinya.

Baca Juga:

• 'Rayap Besi' Beraksi Saat Demo, Pagar DPRD Sumut yang Jebol Dijarah Oknum Massa
• Pendemo di DPRD Sumut Ditemukan Terkapar dengan Kepala Bersimbah Darah di Jalan

Mahasiswa menilai, akibat keserakahan anggota DPR tersebut, negara sangat berpotensi menjadi krisis, sehingga pemerintah perlu bertindak cepat, tepat, dan efektif dengan sesegera mungkin membubarkan DPR atau membatalkan seluruh tunjangan para wakil rakyat tersebut.

"Batalkan tunjangan tersebut, karena rakyat sudah kelaparan ditambah besarnya pengutipan pajak yang dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai pejabat dan anggota legislatif," tandas pengunjuk rasa sembari meminta kepada aparat kepolisian jangan mau diadu-domba dengan mahasiswa.

Baca Juga:

• Usai Demo, Ratusan Ojol di Medan Dapat Beras dari TNI-Polri
• Pendemo Pukuli Polisi Bertameng saat Demo di DPRD Sumut

Bahkan para pengunjuk rasa secara terbuka menyampaikan kepada aparat kepolisian yang melakukan penjagaan pagar betis di luar gerbang utama gedung DPRD Sumut, mahasiswa Nomensen anti anarkis, tapi tidak pernah gentar terhadap siapapun.

"Yakinlah bapak-bapak Polisi, kami datang membawa perdamaian, bukan membawa keributan. Kami datang untuk melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah yang telah menyengsarakan rakyat, akibat pelaku koruptor dan kenaikan pajak rakyat," katanya sembari menambahkan, mahasiswa bukan genk motor yang kerap buat kerusuhan.

Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa juga menuntut pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Asset yang sudah begitu lama dibahas, tapi sampai saat ini belum ada kejelasannya.