Demo Kantor DPRD, Lantunan Sholawat dan Tarian Tradisional Iringi Aksi Unjukrasa Mahasiswa di Binjai

"Hari ini kami turun ke jalan karena kami melihat Indonesia sedang tidak baik baik saja. Bahkan dengan pongahnya anggota DPR mengatakan rakyat tolol, apakah hal itu bisa kita terima," seru orator aksi lainnya.

Tak hanya itu, selama massa aksi menyampaikan orasinya, terdengar lantunan sholawat dari dalam gedung DPRD Kota Binjai.

Kemudian, aksi demo ini juga mempertontonkan tarian tradisional yang dilakukan oleh seorang mahasiswi PC Himmah Kota Binjai, dihadapan Ketua dan para anggota DPRD Kota Binjai.

Baca Juga:

• Pendemo Sempat Bakar Ban di Depan Gedung Bank Mandiri
• Mahasiswa Cipayung Plus Unjuk Rasa Tolak Tunjangan Legislatif di DPRD Deliserdang

Sambil menari mahasiswa itu, membawa sebuah kotak untuk mengutip uang. Tujuannya agar uang yang dikutip tersebut diberikan kepada anggota DPR RI yang kegirangan setelah diduga mendapat kenaikan tambahan gaji Rp 3 juta perhari.

"Tarian ini tari tradisional yang memang betul-betul dilestarikan, bukan karena yang hari ini bukan untuk kenaikan gaji," ujar salahseorang orator aksi.

Baca Juga:

• Unjukrasa di Gedung DPRD Binjai Sempat Memanas, Tujuh Orang yang Diamankan Akhirnya Dibebaskan
• Kapolda Sumut Temui Massa Mahasiswa, Tanggapi Tuntutan dengan Duduk Bersama

Ketua PC Himmah Kota Binjai, Rahmad menjelaskan kedatangan mahasiswa bersama masyarakat ke kantor DPRD Kota Binjai.

"Pertama insiden anggota DPR RI yang berjoget karena telah mencoreng martabat lembaga negara dan mempermalukan rakyat Indonesia," kata Rahmad.

Adapun yang kedua menolak dengan tegas peraturan menteri keuangan nomor 85 tahun 2024 tentang mengenai Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Karena menurut Rahmad kebijakan itu hanya menambah penderitaan rakyat kecil yang makin terhimpit.

"Ketiga meminta kepada Pemerintah Kota Binjai agar segera melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD retribusi parkir yang menjadi ladang kebocoran," ujar Rahmad.

Selanjutnya mereka menuntut agar DPRD Kota Binjai menyampaikan somasi dari rakyat Kota Binjai kepada DPR RI, agar menjaga kesakralan kantor DPR RI.

"Mengingatkan Wali Kota Binjai atas pemberlakuan PMK 85/2024 yang terbukti tidak pro rakyat. Membentuk satgas retribusi parkir dengan melibatkan rakyat, mahasiswa, dan pemuda sebagai bentuk pengawasan nyata terhadap kebocoran PAD," kata Rahmad.