
Diminta Kembali ke Barak oleh 17+8 Tuntutan Rakyat, Ini Respons TNI
Jakarta (harianSIB.com)Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah menanggapi 178 Tuntutan Rakyat yang memint
"Karena itu kami memandang pemeriksaan BPK sebagai sebuah kesempatan, bukan sebuah beban. Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengarahkan, mengingatkan, dan memperbaiki," tegasnya dalam kegiatan Entri Meeting Serentak Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut Semester II Tahun 2025 se-Sumut, Selasa (2/9/2025).
Baca Juga:
Kegiatan yang digelar secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota Medan ini turut dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, beberpa kepada daerah di Sumut, Sekda Medan Wiriya Alrahman, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Dinilainya, kegiatan entry meeting bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah awal yang penting dalam proses pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, kehadiran BPK bagian dari mekanisme _checks and balances_ sekaligus sarana memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Baca Juga:
Pemko Medan berkomitmen penuh untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada tim pemeriksa terhadap dokumen, data, maupun informasi yang dibutuhkan, serta mendampingi secara proaktif seluruh proses pemeriksaan. "Kami menyambut kehadiran tim pemeriksa BPK dengan tangan terbuka dan pikiran terbuka," ujarnya.
Jakarta (harianSIB.com)Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah menanggapi 178 Tuntutan Rakyat yang memint
Jakarta (harianSIB.com)Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah menanggapi 178 Tuntutan Rakyat yang memint
Jakarta (harianSIB.com)Fraksi Nasdem DPR RI mengganti posisi Ahmad Sahroni. Awalnya, menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR dipindahkan
Jakarta (harianSIB.com)Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang w
Jakarta (harianSIB.com)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menanggapi tuntutan 178 rakyat dengan mengeluarkan enam poin keputusan has