FKPPN Apresiasi Kejatisu Bongkar Habis Kasus Penjualan Aset PTPN I Regional 1 Seluas 8.077 Ha

Medan(harianSIB.com)

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas gebrakan Kejati Sumut yang telah memulai membongkar habis dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait kasus penjualan aset PTPN I Regional 1 (dulu PTPN II) seluas 8.077 hektar , dengan mengeledah ruangan Direksi PTPN I Regional 1, Jalan Medan – Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Umum DPN FKPPN Drs HN Serta Ginting didampingi Sekretaris Jenderal Baginda Panggabean kepada wartawan, Rabu (3/9/2025) di Medan menanggapi keseriusan Kejati Sumut mengusut dan membongkar dugaan Tipikor penjualan aset PTPN I Regional 1 Sumut.

Baca Juga:

• Bupati Langkat Apresiasi PT Rapala Bangun Jalan 13 Km dan 5 Jembatan di Batang Serangan
• Bupati Labusel Fery Ajak Semua Pihak Dukung Ketahanan Pangan

"Kita sangat mendukung pengungkapan kasus Tipikor ini hingga tuntas dan kita juga yakin dan percaya Kejati Sumut akan menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan, hingga penetapan tersangka nantinya," tandas Serta Ginting yang mengaku sangat geram mendengar penjualan asset PTPN tersebut yang ditengarai berlangsung pada 2019 lalu.

Menurut Serta, dari informasi yang diperoleh DPN FKPPN, lahan seluas 8.077 hektar tersebut dijual dengan harga Rp800 miliar lebih, sehingga ditengarai ada permainan atau terjadi "kong-kalikong" dengan oknum-oknum di perkebunan milik BUMN tersebut, sehingga Kejati Sumut sudah tepat melakukan pengusutan secara tuntas.

Baca Juga:

• Respon BRI Kisaran, Pecat Oknum Karyawan Tersangkut Kasus Korupsi Kredit
• Kejari Gunungsitoli Tahan Dua Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas Mandrehe Utara

"Kita sangat menyakini, Kejati Sumut akan mengungkapnya secara adil dan transparan dengan melakukan pemanggilan mantan pimpinan PTPN II pada tahun 2019, sebab kita tau betul persoalan ini," ujar Serta yang mengaku pernah juga memprotes penjualan asset yang ditengarai HGU-nya berakhir pada 2028 tersebut.

Mantan anggota DPR RI ini juga berharap agar Kejati Sumut menelusuri kemana saja aliran dana hasil penjualan lahan PTPN II sekarang PTPN 1 Regional 1) tersebut, termasuk memanggil seluruh jajaran direksi dan Kabag Hukumnya, agar kasusnya bisa diketahui publik.

Baginda Panggabean juga mengaku mengetahui sejarah penjualan asset perkebunan milik negara ini, sebab pada tahun 2019, pihaknya masih aktif sebagai pimpinan di perusahaan tersebut. Artinya, pihaknya mengetahui siapa saja pimpinan yang terlibat dalam penjualan aset dimaksud.

Penegasan itu disampaikan Serta Ginting dan Baginda Panggabean menanggapi berita yang dilansir Harian SIB, Jumat (29/8/2025) terkait penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut ke
ruangan Direksi PTPN I Regional 1, Jalan Medan–Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Sumut, terkait penyelidikan dugaan Tipikor penjualan aset PTPN II.

Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, Husairi, dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan Tipikor pada penjualan aset PTPN I Regional 1 yang dikerjasamakan dengan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) melalui pola Kerjasama Operasional (KSO) bersama PT Ciputra Land.

"Lokasi yang digeledah antara lain ruangan direksi, komisaris, dan manajer, hingga gudang penyimpanan arsip PT NDP di Jalan Medan-Tanjungmorawa Km 55, ruangan Project Manager/General Manager dan sejumlah ruangan lain di PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) Tanjungmorawa, Jalan Sultan Serdang.

Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT DMKR Helvetia di Jalan Sumarsono, Tanjung Gusta, dan PT DMKR Sampali di Jalan Medan-Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang di Lubukpakam.

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan Kejaksaan Agung RI atas dugaan Tipikor pada penjualan aset PTPN I Regional 1. Dari hasil penyelidikan, ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum (PMH) dalam proses peralihan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT NDP.

"Dalam proses peralihan HGU menjadi HGB, PT NDP tidak terlebih dahulu menyerahkan 20 persen dari luas bidang tanah kepada negara sebagaimana diatur Pasal 165 Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar," jelas Husairi.

Ia juga menyebut, diduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam pemasaran serta penjualan perumahan Citra Land Helvetia, Citra Land Sampali, dan Citra Land Tanjungmorawa oleh PT DMKR.(*)