Jakarta (SIB)- Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, keberadaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam atau Ditjen Bimas Islam kini sangat disorot masyarakat.
Sebab, di bawah Bimas Islam ada kantor urusan agama (KUA) yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan pembinaan umat. Namun kini KUA tidak lagi mengurusi pencatatan nikah semata, kata Suryadharma Ali ketika meluncurkan (launching) Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), Pusat Data dan Informasi Bimas Islam dan sosialisasi budaya IT, di Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa.
Tugas KUA melebar lebih luas menjalankan fungsi pengelolaan haji, penyuluhan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf dan bidang lainnya di tengah masyarakat.
Hadir dalam kesempatan tersebut Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Pendis Nur Syam, Dirjen Bimas Hindu Ida Bagus Gde Yudha Triguna, Sekretaris Bimas Islam Muhammadiyah Amin dan sejumlah undangan. Acara berlangsung meriah dengan diselingi pembagian hadiah Al Quran dan peralatan elektronik.
Tentunya, lanjut Menag Suryadharma Ali, revitalisasi KUA melalui penyediaan sistem informasi dan data berbasis IT menjadi sebuah pencapaian luar biasa yang mendorong KUA semakin baik dalam melakukan pelayanan.
Maka, lahirnya SIMBI merupakan serangkaian sistem data dan informasi adalah sebuah jawaban cerdas dan strategis bagi peningkatan eksistensi bimbingan masyarakat Islam.
"Kita berharap melalui lahirnya SIMBI akan lebih memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, disamping akan memberikan layanan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan akurat, "up to date dan reliabel".
Ditjen Bimas Islam harus menjadi rujukan dalam pengembangan kualitas kehidupan keberagamaan. Bimas Islam harus tumbuh menjadi rujukan dalam pengembangan masyarakat Islam yang memegang penuh nilai-nilai moderasi Islam, katanya lagi.
Bimas Islam, tegasnya, harus terus terdepan memberikan pencerahan dan inspirasi bagi tumbuhnya masyarakat muslim yang moderat, toleran dan berjiwa nasional.
Namun di sisi lain Menag mengingatkan jajaran kementeriannya bahwa reformasi birokrasi hendaknya diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan, termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi, dan tidak boleh lagi bersifat ala kadarnya.
Birokrasi harus benar-benar menjalankan fungsinya dalam layanan dan bimbingan. Dengan demikian reformasi birokrasi adalah sebuah keniscayaan yang harus segera dijawab melalui berbagai pembenahan sistem, katanya.
Kemenag akan selalu hadir menegaskan perannya sebagai pemersatu dan penjaga kerukunan, menjadi stabilitator NKRI. Dan pencapaian Ditjen Bimas Islam dalam pengembangan sistem kerja berbasis IT. Bukan hanya berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja, tetapi juga memberi nilai lebih bagi masyarakat, katanya.
Bimas Islam, menurutnya, telah melahirkan inovasi-inovasi brilian melalui pemanfaatan teknologi untuk menunjang organisasi. Untuk itu ia menekankan bahwa jajarannya itu ke depan akan semakin bersinggungan dengan problematika sebagai dampak dari modernitas.
Isu kerukunan, peningkatan kualitas keberagamaan hingga optimalisasi peran kemitraan strategis akan menjadi tantangan untuk dihadapi melalui berbagai inovasi teknologi, disamping peningkatan kualitas program tentunya, tambahnya.
(Ant/f)
