Jakarta (SIB) -Komisi VIII DPR RI menilai perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan untuk persiapan musim haji 2017. Perbaikan tersebut diharapkan mampu membuat para jamaah menjadi nyaman dalam melaksanakan rukun Islam kelima tersebut.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyebut setidaknya ada lima kendala yang harus diperhatikan. Masalah pertama yang harus diselesaikan yakni perihal kekacauan dan kelambatan visa. Dia berharap kejadian tersebut jangan sampai terulang. "Karena akan merembet kepada masalah lain seperti kekacauan grouping jamaah yang memisahkan jamaah dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya," ujarnya, Selasa (10/1).
Kedua, yakni masalah fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Misalnya karpet, AC, WC dan lainnya yang masih saja terjadi. Masalah ini berkaitan dengan kelayakan, kebersihan dan kenyamanan fasilitas tersebut bagi jamaah.
Ketiga, kata Sodik, soal kualitas dan rasio pembimbing terutama pembimbing Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) yang masih banyak tidak memenuhi kompetensi.
Keempat yakni perbaikan informasi, sosialisasi dan edukasi tentang medan haji, fasilitas haji, perlindungan keamanan, kesehatan, dan lainnya yang dinilai harus disampaikan lebih dini dan lebih intensif dalam menarik. "Manasik haji jangan hanya edukasi ibadah tetapi menyangkut hal-hal yang disebutkan tadi," kata politikus dari Partai Gerindra tersebut.
Kelima, ujar Sodik, harus ada peningkatan pembinaan dan kemitraan dengan para pelaksana ibadah haji operator haji plus dan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) agar terjadi kerja sama yang kondusif dan bersinergi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada jamaah haji.
Hindari Sistem Umrah MLM
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta umat Islam di Indonesia agar lebih teliti dan semakin cermat memilih travel umrah. Ini untuk menghindari kembali terjadinya kasus penelantaran jamaah umroh oleh pihak travel tidak perlu terjadi jika masyarakat teliti memilih travel.
"Masyarakat harus teliti, terutama menyangkut harga tiket yang terkadang tidak rasional. Sehingga banyak jamaah tergiur dengan harga murah tersebut," kata Iskan, Senin (9/1).
Apalagi sekarang, kata dia, saat ini sudah marak travel dengan sistem multi level marketing (MLM). Walaupun Kemenag melarang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan haram, tapi Iskan meragukan apakah Kemenag sudah mengeceknya. "Jangan-jangan masih banyak yang beroperasi sehingga akan banyak pula korban berjatuhan," katanya.
Anggota DPR Fraksi PKS ini berharap, masyarakat semakin berani. Terutama, bagi siapa saja yang merasa tertipu oleh oknum travel umrah. Mereka diminta segera melapor kepada komisi VIII DPR RI dan aparat penegak hukum.
(Rep/f)
