Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 27 Juni 2025
LIVE
Bank Syariah
Bank Syariah

BOP RA dan BOS Madrasah Naik, Dirjen: Kami Fokus Peningkatan Mutu

Redaksi - Jumat, 24 Januari 2020 12:36 WIB
226 view
BOP RA dan BOS Madrasah Naik, Dirjen: Kami Fokus Peningkatan Mutu
pripos.id
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa ada peningkatan unit cost BOP RA dan BOS Madrasah tahun 2020

Jakarta (SIB)
Kementerian Agama akan kembali menyalurkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Raudhatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah tahun 2020. Kemenag telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah 2020 untuk dipedomani para pengelola lembaga pendidikan agama.


Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa ada peningkatan unit cost BOP RA dan BOS Madrasah tahun 2020. Kalau sebelumnya BOP RA sebesar Rp 300.000/siswa, tahun ini menjadi Rp 600.000/siswa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari Rp 800.000/siswa menjadi Rp 900.000/siswa. Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari Rp 1.000.000/siswa menjadi Rp 1.100.000/siswa. Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), naik dari Rp 1.400.000/siswa menjadi Rp 1.500.000/siswa.


"Kami berharap penambahan jumlah unit cost tersebut dapat membantu madrasah dalam mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada mutu pembelajaran," tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (9/1).

Baca Juga:


"Kementerian Agama sejak 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOP/BOS yang tidak hanya memfokuskan pada perluasan akses, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu madrasah," sambungnya.


Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar menambahkan, pihaknya serius membenahi kualitas tata kelola BOS madrasah. Mulai 2020, Kemenag akan mensosialisasikan sistem aplikasi e-RKAM. Aplikasi ini nanti diharapkan dapat membantu madrasah dalam mengelola dana BOS dengan lebih transparan dan akuntabel.

Baca Juga:


"Aplikasi ini tidak hanya untuk perencanaan dan penganggaran saja, melainkan juga untuk pelaporan," ujarnya.


Namun, aplikasi e-RKAM tersebut rencananya baru akan mulai diterapkan pada tahun anggaran 2021, secara bertahap. Tahap pertama akan dilaksanakan di 12 provinsi: Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Sulsel, Kaltim, dan Gorontalo. (Kemenag/f)

SHARE:
komentar
beritaTerbaru