Jakarta (SIB)- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar program kemitraan pendidikan tinggi Islam dengan masyarakat diperluas sehingga dampak pengabdiannya lebih dirasakan publik. Namun demikian, kemitraan yang dimaksud Menag adalah yang berbasis pada kesetaraan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek perubahan itu sendiri.
Pesan ini disampaikan Menag saat membuka Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Demokratis melalui Kemitraan antara Universitas dengan Para Pemangku Kepentingan, Jakarta, Selasa (17/11). Hadir dalam kesempatan ini Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Director of International Cooperation Canadian Embassy Sharon Armstrong, 1st Secretary Development Canadian Embassy Melissa Cardinal, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Rektor UIN Alauddin Makassar serta para dosen dari Perguruan Tinggi Agama Islam.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah bekerjasama dengan Pemerintah Canada dalam sebuah projek kemitraan yang kemudian disebut sebagai SILE. Tujuan SILE adalah mewujudkan tata kelola demokratis melalui penguatan universitas, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. Program yang dikembangkan antara lain model pengabdian masyarakat yang terintegrasi antara penelitian, pengajaran, dan pengabdian dengan model kemitraan antara universitas dengan organisasi masyarakat sipil.
Dalam implementasinya, program ini dilaksanakan oleh UIN Sunan Ampel dan UIN Alauddin dengan membentuk piloting di 16 komunitas terpilih (8 di Surabaya dan 8 di Makassar) sesuai dengan isu dan prioritas di daerah masing-masing. Delapan komunitas di Sulawesi Selatan: Komunitas Desa Samaenre (pelatihan muballigh demokratis), Desa Parak (Partisipasi Pelayanan Publik), Desa Sumillan (kampung wirausaha), Kelurahan Lewaja (Koperasi), Kelurahan Cambaya (Partisipasi Publik), Desa Ujung Bulu (Rumah Perdamaian), Kelurahan Lette (Resolusi Konflik), dan Dusun Barangbulo (Penganggaran Partisipatif).
Sedangakn delapan komunitas di Surabaya, yaitu: Desa Sumber Rejo (Kesadaran Kritis Perempuan Desa), Desa Sengaten (Tata Kelola Desa Demokratis), Desa Wonosari (Penguatan Kurikulum PAUD), Pondok Pesantren MAS Sidoarjo (Civic Education), Lakpesdam NU Jatim (Pendidikan Berkualitas), Forum Warga Sidoarjo (Revitalisasi Lingkungan), Kelurahan Kedung Cowek (Kampanye Penyelamatan Pesisir Surabaya), dan Desa Bindang (Koperasi).
“Saya sangat mengapresiasi dan minta agar program seperti ini bisa dikembangkan. Harapannya tidak hanya dilakukan oleh dua UIN ini saja, tapi diperluas,†tegas Menag.
Menag mengaku pendekatan kemitraan dari program ini sangat urgen dalam konteks ke-Indonesianaan. Menurutnya, pendekatan kemitraan mensyaratkan adanya kesetaraan antara civitas akademika dengan masyarakat. Kemitraan juga mensyaratkan adanya kesadaran bahwa insan perguruan tinggi bukanlah yang paling tahu terkait persoalan masyarakat, juga bukan pihak yang paling bisa merumuskan solusi atas persoalan publik. “Sehingga partisipasi dan pelibatan semua pihak dalam menyelesaikan masalah menjadi keniscayaan. Inilah inti kemitraan, kesetaraan,†terang Menag.
Director of International Cooperation – Canadian Embassy, Sharon Amstrong, mengatakan Pemerintah Canada telah menjalin kerjasama dengan Indonesia sejak lebih dari 25 tahun yang lalu. “Sekarang fokus Canada adalah mempromosikan kemitraan antara perguruan tinggi dengan masyarakat,†tegasnya.
Melalui SILE Project, lanjut Sharon, Canada menunjukan komitmennya untuk terus mendorong terjalinnya kemitaraan antara masyarakat dengan perguruan tinggi Agama Islam dalam pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. “Inilah salah satu cara melalui projek SILE kita mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Sharon mengapresiasi kesediaan dan komitmen PTAI untuk menjadi home based bagi tumbuhnya kemitraan antara universitas dan masyarakat. “Saya ingin menggarisbawahi pentingnya komitmen terus-menerus Kementerian dan UIN untuk mendorong tumbuhnya kemitraan ini,†harapnya.
Semantara itu, Ketua Consult Project Implementing Unit (CPIU) Mastuki mengatakan bahwa Lokakarya Nasional ini digagas oleh UIN Sunan Ampel dan UIN Alauddin Makassar bermitra dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan masyarakat mitra Pokja dari 16 lokasi. Lokakarya ini bertujuan menyediakan wahana bertukar pembelajaran tentang model-model pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia. “Juga mendorong peningkatan kolaborasi antara Pemerintah, universitas, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam mendukung pemberdayaan masyarakat,†katanya.
Lokakarya yang akan berlangsung hingga 19 November mendatang ini diikuti 150 peserta dari unsur LP2M PTAI, LP2M Perguruan Tinggi binaan Kemenristek dan Dikti, serta Pemerintah Daerah. (pinmas/h)
