Jakarta (SIB)- Untuk meningkatkan layanan manasik terhadap jamaah, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah membahas reformulasi bimbingan manasik haji.
“Selama ini, orang melihat haji dari aspek pelayanan semata, tentang bagaimana pemondokan, transportasi, katering, dan lainnya. Padahal kedatangan jamaah ke Makkah itu untuk ibadah. Aspek inilah yang harus menjadi perhatian, baik Pemerintah maupun masyarakat, sehingga keberangkatan jamaah ke Arab harus berbekal ilmu manasik,†demikian penegasan Kasubdit Bimbingan Jemaah Ali Rokhmad saat ditemi pada Workshop Perhajian Indonesia 2015, Jakarta, Rabu (16/12).
Mengangkat tema “Reformulasi Bimbingan Manasik Haji menuju Kemandirian Jamaahâ€, workshop ini diikuti utusan dari Forum Komunikasi KBIH Pusat, Ormas Islam, peneliti Balitbang-Diklat Kemenag, Balitbang Kemenkes, Asosiasi Kesehatan Haji, KPHI, Balai Litbang Semarang, Asosiasi Pembimbing Manasik Haji Khusus, pondok pesantren, serta PIHK dan MUI. Selain Direktur Pembinaan Haji Muhajirin Yanis, Workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain: KH Afifuddin Muhajir pengasuh PP Asembagus Situbondo, Qasim Shaleh dari FK KBIH, dan Kepala Balitbang Diklat Kemenag Abd Rahman Masud.
Menurut Ali Rokhmad, workshop ini akan membahas tentang bagaimana melakukan kegiatan manasik yang lebih evektif. Dari workshop ini diharapkan akan diperoleh rumusan tentang model dan pola bimbingan manasik agar jamaah bisa mandiri dalam beribadah. “Workshop ini ingin mencari model ke depan tentang bimbingan manasik yang terintegrasi antara manasik ibadah dengan kesehatan di tingkat kecamatan dan kabupaten,†terang Ali.
Disinggung terkait model yang akan dikembangkan, Ali mencontohkan, proses pelaksanaan manasik di tingkat kecamatan, ke depan akan dilaksanakan dengan melibatkan unsur ormas dan KBIH yang ada, serta puskesmas. Selain itu, Ditjen PHU juga akan membuat kurikulum manasik yang lebih mudah dilaksanakan dan terukur. Dengan demikian, kegiatan manasik bisa dievaluasi dan bisa dimonitor dengan rekam ibadah. “Model maupun pelaksanaannya akan dibahas dalam workshop ini, tentang bagaimana manasik terintegtasi dan bagaimana pola penilaian disepakati,†jelasnya.
Ali menambahkan bahwa workshop ini juga akan merespon hasil penelitian Balitbang-Diklat Kemenag tentang efektifitas bimbingan manasik di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Ditemui di lokasi workshop, Abd Rahman Masud menjelaskan bahwa salah satu rekomendasi dari penelitian itu adalah perlunya diklat pembimbing ibadah. Menurut Masud, temuan penelitian menunjukan bahwa masih banyak pembimbing ibadah haji di KUA yang berlum tersertifikasi.
Selain itu, metode manasik haji yang berbasis pada peragaan perlu ditingkatkan. Tujuannya agar manasik tidak hanya diisi dengan ceramah.
“Hasil penelitian, selama ini metode bimbingan didominasi ceramah, mencapai 79 persen. Sementara sisanya peragaan dan simulasi,†terang Masud. (Pinmas/l)
