Tahun 2018 tahun penting bagi Sumatera Utara (Sumut) dengan dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Partai politik sudah membuka pendaftaran bakal calon. Bahkan ada partai yang secara terang-terangan mengumumkan pasangan calon yang diusungnya. Calon yang ingin maju juga sudah mulai berspekulasi memaparkan program kerja melalui media. Bahkan ada calon yang berani mengeluarkan pernyataan jika dia terpilih dipastikan Sumut semakin maju. Dinamika yang ada wajar terjadi. Masyarakat harus membuka mata hati dan pikiran. Jangan sampai salah pilih. Pilihan masyarakat penentu masa depan Sumut 5 tahun ke depan. Figur yang dipilih haruslah berkarakter, memiliki visi misi yang baik, dan tidak terlibat korupsi.
Sumut salah satu provinsi terbesar di Indonesia, terdiri dari 33 Kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota memiliki latar belakang berbeda. Situasi masyarakatnya berbeda-beda. Mengharuskan figur pemimpin di Sumut potensial dan cerdas. Memiliki wawasan dan pola kepemimpinan yang bijaksana. Agar daerah di Sumut semakin maju dan rakyatnya makmur sejahtera. Memang masing-masing daerah memiliki Bupati dan Wali kota. Tetap dikoordinir oleh Gubernur yang mumpuni.
Gubernur sentral informasi agar di daerah tidak terjadi ketimpangan. Ketimpangan menjadi hal yang harus dihindari. Pemerintah pusat juga sedang gencar mengatasi ketimpangan.
Ada enam kandidat yang maju memperebutkan Sumut 1, Tengku Erry Nuradi, Ngogesa Sitepu, JR Saragih, Gus Irawan Pasaribu, Maruarar Sirait, dan Edy Rahmayadi. Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu telah dideklarasikan sebagai pasangan Cagub dan Cawagub dari Partai Golkar. Kapasitas kandidat dapat diketahui melalui rekam jejaknya selama ini. Karena semua kandidat tokoh masyarakat dan kepala daerah. Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu telah bekerja sebagai Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Langkat. Masyarakat dapat langsung menilai bagaimana keduanya memimpin. JR Saragih juga merupakan pemimpin daerah sebagai Bupati Simalungun. Gus Irawan Pasaribu, Maruarar Sirait, dan Edy Rahmayadi merupakan Anggota DPR dan Pangkostrad. Tak sulit bagi masyarakat menilai mana kandidat yang layak dan berkualitas.
Partai Politik diharapkan selektif dalam mengusung pasangan calon. Partai harus merubah paradigma pola dukungan. Jangan karena suntikan dana dari kandidat tertentu, pilihan dijatuhkan kepadanya. Beberapa kali terjadi keributan di tubuh partai karena pola dukungan berdasarkan mahar. Baiknya pilihan diberikan karena calon memang memiliki rekam jejak dan kapabilitas mumpuni. Saatnya partai memikirkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian partai akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat akan menjadi modal besar bagi partai politik untuk pertarungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Di tahun 2019 akan dilakukan pemilihan anggota legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Momen saat ini menjadi penentu bagi masyarakat dalam menentukan partai pilihannya kelak.
Riwayat dan Rekam Jejak
Riwayat dan rekam jejak menjadi poin penting. Karakter dan rekam jejak kepala daerah menentukan nasib daerah dan masyarakatnya. Pemimpin yang tak mau korupsi akan menjadi salah satu jaminan daerah yang dipimpinnya berkarakter. Apabila daerah berkarakter sudah dipastikan pembangunan daerah akan berkembang dan rakyatnya sejahtera. Pilihlah pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Jangan pilih pemimpin yang hanya memikirkan dirinya dan kroninya.
Indonesian Corruption Watch (ICW) pernah merilis, hasil korupsi kepala daerah jumlahnya mencapai Rp 1,6 triliun lebih. Jika mengacu kepada sistem bantuan langsung tunai (BLT), hasil korupsi tersebut dapat menyantuni 5,3 juta rakyat miskin. Terlebih Sumut masuk sebagai salah satu provinsi terkorup di Indonesia. Begitu besar kuasa dan pengaruh kepala daerah, jika disalahgunakan akan berakibat fatal bagi kesinambungan daerah yang dipimpinnya.
Pemimpin yang memiliki catatan bersih, karakter kuat membangun daerah, dan berintegritas, itulah figur pemimpin yang layak menjadi pilihan. Orang berkarakter bersih dan tidak memiliki catatan buruk saja bisa bermasalah alias beresiko, apalagi pemimpin yang sudah pernah bermasalah sebelumnya. Kembali ditegaskan peran penting masyarakat menentukan masa depan daerahnya ke depan. Rakyat harus cerdas apabila tak ingin memilih kucing dalam karung. Memilih pemimpin yang bebas dari catatan korupsi merupakan harga mati. Mereka yang berpeluang korupsi maupun berpeluang melakukan kejahatan lain harus tegas jangan dipilih.
Pemimpin Teladan
Kepala daerah haruslah mampu menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Kualitas pemimpin demikian hanya akan ada dalam diri pemimpin yang memiliki karakter kuat dan berintegritas. Pemimpin merupakan seorang yang diberikan kedudukan dan harus bertindak sesuai dengan kedudukan yang ia miliki. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Dalam mengambil keputusan dan kebijakan seorang pemimpin harus mempertimbangkan efektifitas kebijakan yang diambil dan dampak dari kebijakannya tersebut. Kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin akan sangat berpengaruh terhadap masa depan rakyatnya. Kesalahan dalam mengambil keputusan dan memilih kebijakan akan berujung pada kegagalan suatu program bahkan kehancuran.
Pemimpin teladan kita harapkan terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang akan dihelat tak lama lagi. Kembali mengingatkan peran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pilihlah pemimpin yang mampu menjadi teladan dan membawa daerah yang dipimpinnya semakin maju.
Pilihlah pemimpin yang mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat yang dipimpinnya. Sumatera Utara harus dipimpin oleh figur pemimpin yang mumpuni dan tak korupsi. Dengan demikian Sumatera Utara akan semakin baik, berkembang, dan bermartabat ke depan.
(Penulis Pemerhati Masalah Sosial, Politik, dan Kemasyarakatan. Tenaga Pengajar di Politeknik Unggul LP3M Medan/d)
