Jakarta (SIB)- Sektor infrastruktur bukanlah hanya pelengkap atau pernak-pernik yang membuat indah suatu negara, tetapi merupakan serangkaian perangkat yang dapat disebut sebagai perangkat keras yang vital bagi keberlangsungan suatu negeri.
Untuk itu, tidak heran bila Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahannya pada saat ini tidak hanya sekadar terkait ekonomi, tetapi juga alat penting guna menyatukan bangsa Indonesia.
Dalam acara Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Jakarta, Senin (20/11), Presiden menegaskan bahwa pembangunan seperti bandara dan pelabuhan di pulau terpencil dan daerah pinggiran adalah untuk menyatukan 17 ribu pulau nusantara
Presiden Jokowi mengatakan walaupun infrastruktur di pulau terpencil harus dikerjakan karena itu merupakan pulau terdepan dan bisa menghubungkan masyarakat tersebut dengan pulau lainnya.
Kepala Negara mencontohkan, pembangunan Trans Papua yang kerap dipertanyakan sejumlah pihak karena anggarannnya yang besar, tetapi dirinya tegas menyatakan bahwa Trans Papua bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Apalagi hingga saat ini, Presiden mengakui antara wilayah barat dengan timur masih memiliki perbedaan yang jauh terkait infrastuktur yang dimilikinya.
Jokowi juga mengakui posisi Indonesia ini masih banyak ketinggalan dengan negara lain, bahkan dengan negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia.
Pembangunan infrastruktur dalam rangka menyatukan bangsa juga harus mengena kepada salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan warga, yaitu pangan.
Untuk itu, tidak heran bila sejumlah pihak juga menginginkan pembangunan sektor infrastruktur yang sedang digalakkan di berbagai daerah perlu fokus diarahkan guna memperlancar jalur distribusi pangan sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nusantara.
Misalnya, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menyatakan, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung terciptanya jalur distribusi bahan pangan yang lebih efisien Menurut Hizkia, hal tersebut penting antara lain mengingat harga pangan di Tanah Air masih terbilang tinggi sehingga relatif tidak terjangkau oleh sebagian kalangan.
Ia berpendapat semakin beragam tantangan yang dihadapi dunia pertanian d Indonesia seperti kurangnya pasokan komoditas pangan dari petani lokal berakibat tingginya harga komoditas tersebut.
Selain itu, ujar dia, luasnya wilayah Indonesia juga berakibat pada adanya biaya distribusi yang akan ditanggung oleh konsumen.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mencapai kestabilan harga dan ketersediaan komoditas pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Penyediaan jenis infrastruktur yang tepat, katanya, juga akan menciptakan jalur distribusi pangan yang efisien antardaerah, serta komoditas lokal maupun impor akan dapat didistribusikan secara merata ke berbagai daerah.
Daerah dukung Tentu saja tekad pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya sebatas di tataran pemerintah pusat, sehingga Presiden Joko Widodo juga meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut mendukung program pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.
Presiden Jokowi, dalam acara Sarasehan Nasional DPD RI, 17 November 2017, menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong pembangunan infrakstruktur yang tidak "Jawa sentris" tapi "Indonesia sentris".
Karena itu pula, ujar Presiden, mengapa pemerintahannya membangun dari pinggiran, membangun dari pulau-pulau terluar, karena daerah tersebutlah yang dinilai sangat membutuhkan.
Apalagi indeks Daya Saing Global Indonesia, menurut Presiden, masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga karena biaya transportasi dan logistik Indonesia masih 2,5 kali biaya di negara tetangga sehingga dalam berkompetisi Indonesia kalah.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan mengutamakan inovasi yang digunakan dalam teknologi alat berat.
"Inovasi teknologi alat berat yang ada harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkompetensi dan terlatih," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin.
Menurut dia, efisiensi waktu dan anggaran perlu menjadi hal penting tapi dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan, sehingga di sanalah pentingnya penitikberatan inovasi.
Untuk itu, ia mengemukakan bahwa semua teknologi yang inovatif harus bisa diberdayakan dengan maksimal dalam melakukan pengerjaan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Syarif juga menginginkan berbagai pihak terkait juga dapat mempermudah regulasi sehingga juga dapat mengatasi kesenjangan anggaran guna membangun infrastruktur dengan cepat.
Libatkan swasta Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengharapkan semakin banyak swasta yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur pada 2018 baik dalam skema pembiayaan investasi non-anggaran (PINA) ataupun kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Kepala Bappenas saat membuka Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017 di Jakarta, 8 November, mengharapkan agar tahun depan akan semakin banyak investor dalam beragam proyek pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4.769 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp1.978,6 triliun (41,3 persen), BUMN Rp1.066,2 triliun (22,2 persen), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen).
Untuk skema PINA, status sampai saat ini ada 16 proyek yang telah memasuki tahap identifikasi dengan nilai total Rp211,3 triliun, satu proyek tahap persiapan senilai Rp13,4 triliun.
Selaras dengan Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meminta pelaku industri memperbanyak produk jasa keuangan yang relevan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida dalam kuliah umum di IPB, Senin (20/11) mengingatkan kembali pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur antara lain agar laju aktivitas ekonomi bergerak cepat terutama di luar Jawa.
Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dari pihak swasta, ujar Nurhaida, selama 2015-2019 sebesar Rp 2.414 triliun yang ditargetkan berasal dari pasar modal, perbankan dan perusahaan pembiayaan.
Dalam kesempatan itu, Rektor Institut Pertanian Bogor Herry Suhardiyanto mengharapkan OJK bisa memperbesar aliran ekonomi di kalangan masyarakat kecil seperti petani, nelayan, peternak dan pengusaha kecil mikro yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya fokus pembangunan infrastruktur untuk menyatukan bangsa, maka komitmen itu juga diharapkan dapat melesatkan berbagai potensi perekonomian serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok nusantara ke depannya. (Ant/l)
