Globalisasi Bisnis Trading Binari Option Terjerat Hukum Illegal Di Berbagai Negara?

Gelmok Samosir
Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Email:sumatralegallawfirm@gmail.com

Binary option adalah salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan trading online dimana para pengguna atau trader menebak harga atau intrumen keuangan atau asset dalam waktu tertentu dan beroperasi diberbagai negara.

Baca Juga:

• Pendidikan dan Penguatan Kapasitas SDM Jadi Kunci Daya Saing Bangsa
• Gelmok Samosir SH MH : Dana BOS di Sumut Belum Cair Diduga akibat Belum Tampung “Titipan Langit” di RKAS

Globalisasi hukum dipahami sebagai penyesuaian hukum-hukum nasional suatu negara bangsa sebagai dampak dari perkembangan perekonomian global. Perubahan dunia yang sangat cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Globalisasi juga mendukung peningkatan regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak, serta mempengaruhi penguatan tuntutan terhadap tugas- tugas penegak hukum yang lebih professional, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:

• Pangkostrad: Prajurit Harus Cermat di Era Globalisasi, Satu Misi Satu Suara
• Wabup Sergai Sebut Lembaga Adat Adalah Mitra Pemerintah

Di Indonesia, Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sector keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga merupakan lembaga independent dengan maksud tugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun.

Di Amerika Serikat lembaga Securities and Exchange Commission (SEC) bertugas mengawasi investasi sekuritas dan bursa. SEC diberikan kewenangan untuk mengijinkan dan mengatur perdagangan efek, bahwa SEC bertanggungjawab untuk menyelenggarakan 6 peraturan hukum yang utama dalam industry perdagangan efek yaitu: Securities Acts of 1993. Securities Exchange Act of 1934.

Penggunaan robot trading dalam beberapa investasi elektronik misalnya trading forex; binary option dan lainnya telah menimbulkan kontroversi. Perdagangan mata uang yang lazimnya dilakukan oleh pialang dan pedagang saham, kini telah dilakukan oleh robot trading. Penggunaan robot trading untuk tujuankomersial sebenarnyamerupakan salah satu ciri revolusi industri 4. Hal ini merupakan globalisasi berbasis kecerdasan buatan dan internet fithings serta menembus batas hukum artar negara di dunia.

Beberapa kasus binary option yang terjadi di Indonesia seperti Crazy Rich versi Indra Kenz yang terjerat kasus hukum investasi illegal dan pencucian uang berkedok trading binary option Binomo. Dimana Indra Kenz bertindak sebagai influenser dan afilliator, Doni Salmanan bertindak pelaku bisnis judi online dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau perbuatan curang. Ia dijerat sebagai pelaku penipuan serta pencucian uang yang berkedok trading binary option, Quotex. Demikian juga terjadi di Amerika Serikat, kasus penipuan opsi biner terjadi benegara bagian yaitu di Nevada. Bahwa perusahaan Spot Tech House terbukti melakukan penipuan dengan opsi biner.

Berkembangnya ilmu pengetahuan yang cepat akan berpengaruh terhadap berkembangnya teknologi yang membantu kehidupan manusia. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan maka makin banyak muncul berbagai teknologi modern seperti munculnya teknologi internet dan robot trading (binary option) dalam bidang perdagangan. Globalisasi sebagai suatu proses telah mengalami akselerasi dalam berbagai bidang termasuk hukum.

Binary option adalah perdagangan yang melibatkan investasi dalam bentuk asset untuk periode yang ditentukan. Binary option atau opsi biner termasuk salah satu bentuk instrument trading online dimana para traders memprediksi atau menebak harga sebuah asset itu naik atau justru turun pada waktu tertentu.

Perkembangan yang terjadi di dunia internasional di era globalisasi membawa pengaruh terhadap pembangunan hukum nasional suatu negara. Pengaruh itu juga dapat dirasakan di Indonesia dalam pembentukan hukum.

Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.

Pengaruh globalisasi terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia tidak dapat di hindari, hanya dengan mengandalkan kekuatan ekonomi suatu negara seperti Amerika Serikat sudah bisa menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan undang-undang.

Di Indonesia yang menganut sistem civil law dan Amerika Serikat yang menganut sistem common law dan beberapa negara di kawasan Eropa termasuk Inggris, Denmark dan Austria mengalami kasus maraknya perdagangan opsi biner dimana negara setempat telah mengeluarkan larangan perdagangan opsi biner pada tahun 2019 yang bertujuan untuk melindungi investor ritel maupun investor non professional.

Dalam era globalisasi orang tidak mungkin lagi hanya mengoperasionalkan nilai-nilai domestik sebagai contoh trend kejahatan internasional, kejahatan hak asasi manusia, dan trend baru yaitu dimensi perlindungan korban kejahatan (victim dimention). Sebab trading binari option dilarang di berbagai negara belahan dunia, maka disimpulkan bahwa investasi trading binari option atau sejenisnya adalah merupakan kategori kejahatan global.

Dengan demikian negara-negara penganut sistem “Common Law” seperti Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara Eropa, sudah resmi melarang beroperasi skema perdagangan opsi biner. Di Indonesia sebagai sebagai salah satu penganut sistim hukum “Civil Law” belum ada regulasi berupa larangan, namun pemidanaan terhadap beberapa kasus yang muncul telah di lakukan. Larangan maupun penindakan yang telah dilakukan bertujuan, pertamauntuk melindungi warga negara, dan keduauntuk melindungi ekonomi negara.

Ada kewajiban Konstitusional Negara, yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, antara lain melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. (*)