Jakarta (SIB)- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) untuk mengidentifikasi adanya potensi kerawanan pasca pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2015.
"Pada pileg dan pilpres serta pilkada lalu, banyak formulir C1 KWK (berita acara pemungutan dan penghitungan suara) yang kembar siam. Masing-masing pihak yang memegang form C1 berbeda jumlah yang tercantum di dalamnya," kata Ketua Bawaslu Muhammad seperti dilansir dari laman resmi bawaslu.go.id, Rabu.
Hal tersebut, ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Intelijen dalam Menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Balai Pertemuan Soekarno-Hatta, Kantor Badan Intelijen Negara (BIN), Jakarta.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di persidangan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Untuk membuktikan kebenaran dari form C1 itu, maka MK memerintahkan KPU untuk membuka kotak suara di tengah persidangan. Rawannya penyalahgunaan formulir C1 disinyalir masih dapat terjadi pada pilkada serentak tahun ini," kata Muhammad.
Menurutnya, pola pelanggaran ini tidak akan banyak berubah sehingga untuk mengantisipasinya akan jauh lebih mudah.
"Saya meminta agar intelijen dapat mengambil peran dalam proses identifikasinya. Selain itu, saya juga menyampaikan bahwa ada beberapa pihak yang ingin membuat situasi tidak kondusif dalam pilkada dengan menciptakan isu-isu bahwa akan ada gejolak dan konflik," tuturnya.
Oleh karena itu, kata dia, BIN dapat mengambil peran di sini untuk identifikasi siapa saja yang menyebar isu-isu tersebut.
"Kami optimis pilkada akan berjalan aman, terlebih saya berharap kepada jajaran BIN dan intelijen di daerah, untuk mengantisipasi ini secara bersama. Karena jika ada gejolak atau konflik di daerah, maka ini juga menjadi gejolak secara nasional," kata Muhammad.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik yang mengatakan intelijen diharapkan dapat mengawal adanya potensi pelanggaran saat perpindahan surat suara dan formulir C1 dari setiap tingkatan mulai dari TPS hingga ke tingkat kabupaten/kota.
"Saya harap intelijen dapat mendeteksi adanya gangguan terhadap keamanan formulir C1 KWK yang asli dalam rangka menjaga agar form C1 yang kerap menjadi masalah pasca pemungutan suara tidak terulang lagi," kata Husni. (Ant/q)
