Jakarta (SIB)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim berencana melakukan penyederhanaan kurikulum di semua jenjang pendidikan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas literasi siswa di Indonesia yang dinilai masih rendah versi PISA 2018.
"Kita sudah sepakat menyederhanakan kurikulum, sehingga lebih mudah dipahami guru dan siswa, beban konten pelajaran harus turun, sehingga di masing-masing konten bisa mendalami kompetensinya, tapi apakah jumlah muatan pelajaran dikecilkan atau konten dikecilkan itu masih dikaji oleh tim," kata Nadiem di Jakarta, Jumat (3/4).
Nadiem menyampaikan hal tersebut melalui "video conference" setelah mengikuti rapat terbatas dengan tema "Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA)" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Nadiem mengatakan tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih mendiskusikan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai organisasi terkait rencana penyederhanaan kurikulum tersebut.
"Jadi belum bisa jawab apakah mata pelajaran dikurangi atau konten dikurangi, tapi beban siswa yang banyak sehingga tidak bisa mendalami apapun akan kita buat sederhana dan dibuat lebih fleksibel," ujar Nadiem.
Nadiem dalam kesempatan selanjutnya mengatakan, Kemendikbud menyiapkan lima strategi holistik untuk meningkatkan nilai PISA Indonesia.
Adapun strategi yang disiapkan adalah transformasi kepemimpinan sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, dan kemitraan daerah dan masyarakat sipil.
MENGUBAH METODE
Nadiem Makarim juga akan mengubah metode penilaian kelulusan siswa dari Ujian Nasional menjadi assessment competency minimum atau penilaian kompetensi minimum. Penilaian kompetensi minimum ini akan dilakukan dengan standar internasional sesuai metode PISA.
“Mengubah standar penilaian sendiri yang kita lakukan UN jadi assessment kompentensi minimum yang terinspirasi PISA,†jelas Nadiem.
Tes yang akan diberikan pun akan merujuk pada standar PISA, namun akan dimodifikasi terlebih dahulu sebab tes dengan standar PISA hanya diperuntukkan bagi anak usia 15 tahun. Karena itu, pemerintah akan menyesuaikan soal-soal yang akan diberikan di setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA sehingga dapat mengikuti standar internasional.
“Soal-soalnya pun melekat dengan PISA tapi karena PISA hanya untuk usia 15 tahun maka kami akan menurunkan ke SD, SMP SMA. Jadi ada setiap jenjang mengikuti standar internasional, yaitu PISA dalam pemetaan pendidikan karena UN standarnya lokal, tapi assesment pendidikan kita internasional,†jelas Nadiem.
Nadiem menjelaskan, penilaian dari assessment competency minimum ini tak hanya berdasarkan aspek kognitif saja. Ada pula aspek lainnya, seperti karakter, normal, kesehatan mental, dan kesehatan moral dari setiap siswa.
“Kita mengubah standar penilaian global yaitu PISA," kata dia.
Jokowi Soroti Siswa Membolos dan Mengulang Kelas
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dari survei PISA menunjukkan, bahwa sistem pendidikan Indonesia telah berubah menjadi lebih inklusif, terbuka dan meluas aksesnya selama 18 tahun terakhir. Namun dia menyoroti menurunnya rata-rata skor PISA.
“PISA merupakan studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun. Di tiga bidang kompetensi. Dengan penurunan terbesar di bidang membaca," katanya di awal acara.
Dari survei PISA tahun 2018, kemampuan membaca siswa Indonesia memiliki skor 371 dan berada di posisi 74. Lalu, kemampuan matematika skornya 379, berada di posisi 73. "Dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi 71," ungkapnya.
Menurut Jokowi, dari temuan PISA terdapat tiga masalah utama di pendidikan Indonesia.
Pertama, besarnya persentase siswa berprestasi rendah. usia 15 tahun terhadap sistem sekolah tapi masih diperlukan upaya lebih besar agar target siswa berprestasi rendah ditekan hingga berada di kisaran 15% hingga 20% di 2030," paparnya.
Lalu, persoalan kedua adalah tingginya persentase siswa mengulang kelas yaitu 16%. Angka ini 5% lebih tinggi dibanding rata-rata di negara-negara anggota OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). "Ketiga, tingginya ketidakhadiran siswa atau membolos di kelas," pungkasnya. (Dari Berbagai Sumber/c)
