Medan (SIB) -Praktisi jasa konstruksi dari kalangan Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Provinsi Sumut, Garda Monitoring Pekerjaan Konstruksi (GMPK) dan Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gabpkin) Propinsi Sumatera Utara, menyoroti sejumlah proyek konstruksi yang tampak mangkrak di beberapa lokasi di daerah ini.
Ketua Umum Gapensi Sumut TM Pardede SH prihatin dengan kondisi pekerjaan drainase dan penguatan tebing (pemadatan tanah) senilai Rp7 miliar lebih dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumut. Proyek ini dikerjakan sebagai antisipasi bencana alam pada lokasi antara Desa Uluaer dan Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padanglawas.
"Foto dalam berita di koran saja sudah menggambarkan proyek ini tak beres, lihat kondisi obyek proyeknya yang rusak dan hancur. Kalau benar pekerjaan ini belum selesai tapi sudah diserahterima kan, itu bisa dipidana. Ini harus diusut dan bila perlu Gubsu Edy Rahmayadi turun tangan mengevaluasi Kadis PU-nya sebagai bagian dari misi menghadirkan pejabat atau SKPD yang bertanggungjawab dan bermartabat," papar TM Pardede kepada SIB di Medan, Kamis (17/1).
Dia mencetuskan hal itu menjawab wartawan tentang sikapnya terhadap kinerja jajaran PU dalam pembangunan infrastruktur di daerah ini, baik proyek yang dikerjakan dengan dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.
Selain proyek PU Bina Marga di Sosopan itu, TM Pardede juga menyoroti kondisi jalan nasional di kawasan Laehole Kecamatan Parbuluan Dairi yang menghubungkan Sidikalang dan Humbang Hasundutan. Kondisi jalan yang amblas terpenggal dan tergerus hingga nyaris putus itu, katanya, perlu ditelusuri secara khusus kaerena hal serupa juga terjadi di sejumlah lokasi atau daerah lain.
"Jalan raya yang rusak atau longsor pada lokasi demikian itu harus diteliti dari semua aspek untuk mengetahui apakah memang benar karena faktor bencana alam berupa gerusan air dari tebing atau pada jurang di sisi jalan, atau memang kualitas konstruksi jalan yang tak sesuai dengan kondisi tanah setempat. Janganlah setiap longsor badan jalan langsung dibilang itu bencana alam," ujar Pardede serius
Secara khusus, mantan Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumut ini, mengungkapkan adanya kesenjangan panjang akibat masih kentalnya aksi KKN dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di daerah ini. Dengan gamblang dia menunjukkan puluhan paket proyek senilai total Rp 146 miliar dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-PR, ternyata hanya dikerjakan dan dikuasasi oleh dua orang kontraktor suami-isteri dari kalangan 'non-lokal' dengan modus pembuatan perusahaan (PT atau CV) atas petunjuk orang dalam Kem-PUPR.
Hal senada juga dicetuskan Pamostang Hutagalung dari GMPK dan Ir Mandalasah Turnip SH dari Gabpkin Sumut, bahwa sangat banyak pekerjaan atau proyek sektor konstruksi yang mengecewakan masyarakat setempat, misalnya karena proyek yang tampak asal jadi, proyek yang terbengkalai atau mangkrak, dan lainnya seperti proyek beraroma korupsi-KKN, dan sebagainya.
"Misalnya proyek jembatan Sicanang di Belawan. Selain secara fisik amburadul sehingga menimbulkan korban, kok kontraktornya yang jelas-jelas sudah menyalahi aturan malah dibiarkan masih kelayapan, padahal harusnya dipidana. Demikian juga proyek jalan nasional di Sibisa yang menghubungkan Pantai Sileang-leang, kenapa para pihak diam saja akan dugaan manipulasi matrial jalan yang tak sesuai standar kebutuhan, plus ada bagian jalan yang dipaksakan dibangun tanpa penyelesaian ganti rugi dengan masyarakat. Lalu soal proyek di drainase di Sosopan yang terindikasi sudah diterimakan walau belum selesai, bukan cerita baru di daerah ini," katanya serius.
Bahkan, Mandalasah Turnip yang juga Ketua Umum Gabungan Tenaga Ahi Konstruksi (Gataki) Sumut itu, memaparkan begitu banyak elemen masyarakat termasuk dari kalangan praktisi hukum yang sudah melaporkan kasus penyalahgunaan anggaran atau kasus 'permainan proyek' dengan berbagai modus pekerjaan konstruksi di daerah ini, namun sangat minim proses hukum dan tindak lanjutnya dari pihak instansi berkompeten.
Di lain pihak, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumut, Ir Abdul Haris MM, seperti biasa, selama ini, tak juga bisa dikonfirmasi karena nomor ponselnya tak pernah menyahut setiap kali ditelepon atau di-sms. Sementara stafnya Kabag Pemeliharaan Ir Iswahyudi enggan berkomentar ketika dihubungi SIB.
"Waduh jangan tanya ke saya ya (soal proyek drainase di Sosopan tersebut). Tanya langsung ke Pak Kadis saja. Dia memang sedang tugas ke Jakarta, mungkin karena itu sulit dihubungi," katanya kepada SIB.
Sementara, Kepala Satuan Kerja (Satker) Wilayah-1 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)-II Medan, Riwanto Marbun ST, menegaskan jalan nasional yang saat ini rusak akibat gerusan longsor di lokasi tetap menjadi perhaian khusus dan prioritas untuk penanganan lanjut berupa perbaikan atau pemeliharaan.
"Itu (jalan nasional yang rusak terkena longsor di Laehole Parbuluan) sudah kita data, bagaimana kondisi dan sampai sejauh mana kerusakannya. Kalau untuk perbaikan, ya kita musti tunggu dana dari pusat, karena biayanya memang tak sedikit dan tidak mudah memperbaiki jalan yang rusak akibat longsor atau akibat banjir bandang seperti jalan nasional yang di Madina sana. Antisipasi awal kan kita sudah buat rambu-rambu di lokasi jalan rusak itu, dan ada orang kita yang menjaga di lokasi," katanya sembari menyebutkan jalan rusak akibat longsor atau banjir dan faktor bencana alam lainnya tampak merata terjadi di berbagai daerah penjuru nusantara, belakangan ini. (A04/c)
