Guru PPPK di Sekolah Negeri Resahkan Sekolah Swasta

Medan (harianSIB.com)
Kalangan pemerhati pendidikan mengatakan, keberadaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai sekolah negeri di Kota Medan sangat meresahkan sekolah-sekolah swasta.

Pasalnya, mereka kehilangan guru-guru terbaiknya.

Hal itu dikatakan Anton dan Darwin S, kepada jurnalis SIB News Network (SNN), menyikapi keberadaan guru PPPK di sekolah negeri di daerah ini, Rabu (31/7/2024).

Baca Juga:

• KJRI Jeddah: Tiga WNI Ditemukan Dehidrasi di Gurun Saat Coba Masuk Makkah, Satu Meninggal
• Anggota DPRD Deliserdang Purwaningrum: Pajak untuk Pembangunan, Bukan untuk Diboikot

Menurut Anton, selama ini persoalan guru honorer menjadi momok bagi pemerintah. Persoalan ini bagaikan benang kusut yang sulit terurai. Belum lagi persoalan upah yang tidak sesuai dengan pengabdian para guru honorer.

Melalui sistem perekrutan dan seleksi guru PPPK, kegelisahan dan kekhwatiran para guru honorer bisa terobati. Meski demikian, persoalan baru mulai muncul dari sistemnya.
"Sekolah-sekolah swasta kini ketar ketir, karena harus siap-siap kehilangan guru-guru terbaiknya," sebutnya.

Baca Juga:

• Pemko Medan Apresiasi Deklarasi Sekolah Berkarakter di SMP Swasta ST Yoseph Pemuda
• Zeira Salim Ritonga: Putusan MK Gratiskan Uang Sekolah SD dan SMP Negeri dan Swasta "Angin Segar" bagi Rakyat

Dikatakannya, persoalan baru mulai muncul dari sistem ini, di mana banyak guru swasta yang sudah lulus PPPK bukannya kembali ke sekolah swasta asalnya, tetapi ditempatkan ke sekolah negeri. Akibatnya, sekolah asal guru tersebut mengalami kekosongan.

Senada dikatakan Darwin, bila semua guru swasta dan honorer yang lulus mengikuti seleksi PPPK dan ditempatkan semuanya ke sekolah negeri, akhirnya sekolah-sekolah swasta akan mengalami krisis guru.

Ironisnya, kata dia, guru yang meninggalkan sekolah asalnya merupakan guru-guru senior yang sudah memberikan warna dan karakter tersendiri bagi sekolah asalnya.

"Persoalan ini sebaiknya mendapat perhatian pemerintah agar memberi kesempatan kepada para lulusan PPPK untuk kembali mengabdi di sekolah asalnya," harap Darwin.

Katanya, pemerintah sebaiknya tidak menganaktirikan sekolah-sekolah swasta. Semua anak yang mengenyam pendidikan di berbagai sekolah swasta juga anak-anak negeri ini.

Faktanya banyak anak ingin mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang sudah disiapkan pemerintah, namun sekolah-sekolah negeri tersebut tidak bisa mengakomodir mereka semua karena terkendala kuota.

Terpisah, Ketua Persatuan Pengajar Swasta Sumatera Utara (PPSSU) Kota Medan, Partomuan Silitonga mengatakan, sangat sulit mengukur indeks keberhasilan pendidikan, bila tidak ada keadilan dalam perlakuan terhadap sekolah swasta dan negeri.

"Apabila pemerintah telah memperlakukan semua sekolah, baik swasta maupun negeri secara adil, maka boleh mengukur ketercapaian dan keberhasilan pendidikan kita," tegasnya.

Di sisi lain, penempatan guru lulusan PPPK kembali ke sekolah asalnya dinilai sebagai gagasan yang baik, karena bisa dipastikan kinerja akan semakin membaik dengan adanya gaji dari pemerintah.

"Apalagi guru-guru sekolah swasta yang ada di pelosok-pelosok. Perubahan status dari guru swasta menjadi guru PPPK tentu sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan," katanya.

Oleh karenanya, lanjut Partomuan, pemerintah sebaiknya memberikan kesempatan kepada guru PPPK untuk tetap mengajar di sekolah swasta sebagaimana perguruan tinggi swasta. (**)