Wakil Ketua DPRD SU: PPDB Sistem Zonasi Jangan Berdampak Buruk Bagi Siswa Kurang Mampu

Medan (harianSIB.com)
Wakil Ketua DPRD Sumut H Salman Alfarisi Lc MA menekankan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi kedepan harus mendapat perhatian khusus atau ramah terhadap siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu ataupun dari desa tertinggal yang jauh dari zona sekolah, agar tidak berdampak buruk bagi siswa tersebut.

Hal ini disampaikan Salman Alfarisi kepada wartawan, Kamis (16/1/2025) melalui telepon di Medan seusai melakukan kunjungan ke daerah terkait persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama jajaran Cabang Dinas Pendidikan Zona IV yang meliputi Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

"Sistem zonasi PPDB harus ramah terhadap siswa yang berasal dari keluarga rentan, yakni yang tinggal di desa tertinggal, terlebih apabila mereka tinggal jauh dari zona sekolah dan tergolong dari keluarga tidak mampu, jangan pula berdampak buruk bagi mereka," ucap Salman.

Baca Juga:

• DPRD SU Desak Para Pimpinan BUMD Bergerak Cepat Berbenah Tingkatkan PAD di Sumut
• Arli Simangunsong : Kesuksesan Orang Tua Dilihat dari Kemampuan Menjauhkan Anaknya dari Narkoba

Politisi senior PKS ini menjelaskan, jika PPDB sistem zonasi tetap diberlakukan dan berdampak buruk kepada siswa tidak mampu,tentunya akan menambah angka anak putus sekolah, sebab mereka rentan tidak mendapatkan akses masuk sekolah, karena berkedudukan di desa-desa tertinggal yang jaraknya jauh dari zona sekolah.

Salman dalam hal ini menekankan pentingnya Pemprov Sumut melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi di lapangan, khusunya di daerah-daerah yang memungkinkan permasalahan ini bisa terjadi.

Baca Juga:

• Pencari Rumput Tewas Tertabrak Kereta Api di Perbaungan
• Polsek Tigalingga Amankan 202,38 gram Sabu, Disembunyikan dalam Sepatu di Dalam Mobil

"Pemprov Sumut harus mendeteksi sejak dini data calon siswa terutama yang tidak mampu, kemudian memberikan jalan keluar dan akses prioritas kepada mereka agar mereka tidak putus sekolah. Sangat berat bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah swasta, karena biayanya jauh diatas kemampuan orangtua," tegasnya.

Tidak hanya itu, Salman juga menyoroti berbagai permasalahan seputar pendidikan di Sumut, termasuk kutipan komite sekolah, kebutuhan tambahan guru baru, unit sekolah baru dan ruang kelas baru serta akses infrastruktur dan fasilitas sekolah yang masih jauh dari mencukupi, terutama di daerah-daerah pedesaan.

"Harus ada penyeragaman mutu pendidikan di kota maupun di desa agar tidak semakin memperdalam jurang kesenjangan sosial dan ekonomi di Sumut," ujar Salman.(*)