Politisi wanita Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara Sarma Hutajulu mengakui dunia politik di Indonesia masih sangat maskulin dan kurang ramah terhadap perempuan. Hal ini disebabkan ideologi gender yang berkembang di masyarakat yang kemudian diadopsi oleh para pembuat kebijakan dalam berbagai peraturan termasuk di bidang politik.
Alhasil, timbul stigma bahwa perempuan diragukan kapasitasnya untuk menjadi pemimpin dan menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender termasuk dalam bidang politik. Politisi perempuan acap kali mendapatkan komentar bernada seksi dan cenderung melecehkan perempuan yg diucapkan politisi laki-laki meski dengan candaan dan guyonan.
"Kekerasan psikologis/psikis dalam bentuk kata- kata itu merendahkan kemampuan perempuan. Dan pelecehan dalam bentuk psikis ini lebih banyak dialami perempuan di bidang politik dibanding kekerasan fisik,"katanya.
Di sisi lain, kata Sarma yang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, berbagai kebijakan dan anggaran juga belum berpihak kepada perempuan, sehingga hak perempuan terutama atas pendidikan, layanan kesehatan, ketersediaan air bersih, hak mendapatkan pekerjaan yang layak hingga kini belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh perempuan. Masih perlu kerja keras memperjuangkan anggaran berbasis gender baik di tingkat pusat, propinsi maupun daerah.
"Selama berkecimpung di dunia partai politik maupun di legislatif, saya belum pernah mendapatkan kekerasan fisik, baik dari partai kompetitor maupun anggota legislatif laki- laki. Kami sebagai politisi perempuan berjuang keras meyakinkan publik dan politisi laki-laki bahwa politisi perempuan juga tidak kalah dengan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,"katanya.
Malah hampir satu tahun menjadi Ketua Komisi A DPRD Sumut yang membidangi pemerintahan dan hokum, juga sebagai Sekretaris Fraksi PDIP, Sarma mengaku mendapat dukungan dari sesama rekan legislatif yang mayoritas laki-laki. Tentunya, iklim politik yang ramah perempuan perlu terus didengungkan agar perempuan tidak takut berpolitik karena ada anggapan politik itu kotor dan penuh dengan intrik.
Menurutnya, politik harus dikembalikan kepada tujuan semula yaitu sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang di dalamnya juga ada laki-laki dan perempuan.
"Dan yang penting juga, kami sebagai politisi perempuan harus terus meningkatkan kapasitasnya sebagai politisi dan legislator sehingga tidak kalah dengan politisi laki-laki. Hal ini penting agar perjuangan menuju kesetaraan di bidang politik dan keadilan gender dapat terwujud,"pungkasnya. (R19/l)
