Kisruh PSSI masih berlanjut dan masih menemui jalan buntu. Antara Menpora Imam Nahrawi dengan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti bersitegang. Mereka saling tuding sebagai biang kerok masih berlanjutnya persoalan organisasi sepak bola nasional tersebut.
La Nyalla mengkritik keras Imam Nahrawi terkait sembilan syarat agar SK Pembekuan PSSI bisa dicabut. Ia menilai langkah Menpora melakukan pengkajian terhadap pembekuan PSSI sebagai kesalahan. Lebih lanjut Presiden Jokowi diminta segera memberhentikan menterinya tersebut karena dianggap tidak bisa menyelesaikan dan membenahi urusan sepakbola.
Ketum PSSI itu menolak tudingan kalau dirinya sebagai biang kerok perusak sepakbola nasional. Menurutnya, keinginan Menpora yang bertahan pada pendiriannya membentuk tim kecil untuk berkomunikasi dengan FIFA demi menuntaskan masalah sepakbola nasional salah besar. Bahkan ia menyebut orang-orang yang nantinya bergabung dalam tim tersebut tidak paham statuta.
Namun, Imam Nahrawi menanggapi santai curhatan La Nyalla. Ia meminta PSSI menanggapi sembilan syarat pencabutan pembekuan PSSI dengan kepala dingin. Tidak dengan emosi dan mengaitkan dengan hal lain seperti faktor suka atau tidak suka, bahkan sampai memintanya untuk mundur.
Dia menegaskan syarat buat PSSI jika ingin mendapatkan pencabutan SK Pembekuan. Syarat tersebut di antaranya adalah taat pada sistem hukum nasional, berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepakbola dan menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel. Lalu syarat lainnya yang terpenting adalah KLB PSSI memilih pengurus baru.
Sembilan syarat yang harus dipenuhi PSSI merupakan cara Kemenpora untuk memastikan bahwa cara pemerintah sama untuk melakukan reformasi, tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Semua pihak harus berpikir secara dewasa. Diharapkan semua harus ada respons balik berupa tulisan, bukan cemohan. Tapi harus memberi konsep yang sama sesuai dengan statuta FIFA.
Sementara untuk pencabutan SK Pembekuan, semua tergantung nanti sejauh mana komitmen PSSI untuk memperbaiki itu. Jangan pemerintah saja didorong, sementara PSSI tidak mau didorong untuk berbenah. Banyak harapan agar pemerintah membentuk organisasi sepakbola Indonesia yang natural dan bersih dari segala kepentingan politik. Sebaiknya sebelum membentuk PSSI baru lewat KLB, Kemenpora harus merumuskan aturan main yang jelas dan tegas.
Ini penting agar nantinya tidak bisa diganggu gugat dan hasilnya sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebab publik sudah bosan dengan kisruh yang itu-itu saja. Sementara raihan prestasi sepak bola Indonesia sangat minim, bahkan untuk level Asia Tenggara.
Semua pemangku kepentingan diharapkan menahan diri untuk saling serang. Mereka mesti mengedepankan kepentingan yang jauh lebih besar untuk menyelamatkan sepakbola nasional. Pikirkan nasib pemain dan banyak orang yang hidupnya dari bergulirnya kompetisi bola.
(**)
