Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa waktu lalu menangkap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi (AWN). Ini menambah panjang nama-nama pejabat publik yang tersandung kasus Narkoba. Kemungkinan adanya kepala daerah lain yang melakukan hal serupa di kehidupannya sehari-hari masih didalami dan akan menyusul untuk ditangkap.
Keberhasilan BNN tersebut tak lepas dari partisipasi masyarakat. Keterbatasan lembaga anti Narkoba ini baik dari anggaran, personil dan sarana prasana akan tertutupi jika semua pihak bekerja sama. Informasi dari warga dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan perang terhadap Narkoba yang tidak bisa lagi dilawan dengan cara biasa. Indonesia sudah darurat Narkoba dan masuk kategori kejahatan luar biasa. Jadi perlu tindakan yang luar biasa untuk menghempang dan memberantasnya. Jika tidak, satu bahkan dua generasi bangsa ini bisa lenyap.
Harus disadari kepala daerah bukan hanya orang nomor satu dalam pemerintahan di wilayahnya. Mereka menjadi pemimpin bagi semua orang, dari anak-anak hingga orangtua. Sebagai pemimpin, setiap gerak langkahnya menjadi sorotan dan memengaruhi orang-orang di sekitarnya.
Dalam posisi sebagai teladan, maka kepala daerah mesti menjaga perilakunya. Meski bukan malaikat, mereka harus menunjukkan perilaku yang baik, antara lain anti Narkoba, agar memberi dampak positif. Ucapan dan tindakan harus selaras agar tidak mengundang kecaman bahkan rusaknya kepercayaan publik.
Ketentuan sehat jasmani dan rohani sudah diatur dalam syarat calon kepala daerah. Sudah ada sistem untuk mencegah majunya calon yang bermasalah dengan Narkoba. Sayangnya, tertangkapnya kepala daerah dalam kasus Narkoba menunjukkan masih ada celah dalam pemeriksaan kesehatan.
Lolosnya kepala daerah padahal memiliki masalah Narkoba mengundang usulan agar BNN dilibatkan sejak awal. Hal ini mendapat respons positif. Walau harus dijaga agar tidak tumpang tindih dengan tim dokter yang ditunjuk KPU. Pelibatan BNN sebaiknya menjadi salah satu unsur dalam tim kesehatan.
Hakekatnya adalah keseriusan mengawal hasil pemeriksaan kesehatan berjalan dengan jujur dengan baik. Jangan lagi ada calon kepala daerah pengguna Narkoba yang lolos. Jika tetap ada maka perlu ada evaluasi terhadap kinerja tim dokter. Jangan-jangan ada main mata antara calon dengan pemeriksa kesehatan.
Kita berharap dengan bersihnya kepala daerah dari obat terlarang maka gerakan anti Narkoba akan maksimal. Bukan lagi hanya pemerintah pusat yang memberi perhatian, tetapi serentak dan terpadu hingga ke daerah. Semoga negara tak kalah terhadap Narkoba dan sindikatnya.
(**)
