Empat bulan menjelang berakhirnya masa pemerintahan KIB II, Presiden SBY nampaknya belum bisa bernafas lega. Harapan untuk mengakhiri periode pemerintahan dengan sukses dan bahagia, nampaknya belum bisa terwujud. Dalam rapat kabinet yang dilakukan Rabu lalu, presiden menuturkan setidaknya ada sepuluh kementerian yang memiliki kinerja di bawah harapan. Sayangnya Presiden SBY tak menyebutkan kementerian mana saja yang membuatnya kecewa itu. Ia hanya menyebutkan bahwa sepuluh kementerian tersebut tak memenuhi target dan tak menyerap anggaran sebagaimana mestinya. Namun tak susah sebenarnya menduga kementerian mana saja yang kinerjanya dibawah harapan itu. Pasalnya, dalam saat yang bersamaan presiden yang juga menjabat Ketum Partai Demokrat itu mengeluhkan bahwa menteri-menterinya tak bisa membagi waktu dan konsentrasi antara tugas pemerintahan dan politik. Presiden bahkan menginstruksikan agar menteri yang sibuk menjadi tim sukses pasangan Capres/Cawapres segera mengundurkan diri.
Setidaknya ada enam menteri yang menjadi tim sukses Prabowo Hatta yakni Menkokesra, Menteri Pertanian, Menkominfo, Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Perindustrian, dan Menpera. Sementara setidaknya ada tiga menteri yang menjadi tim sukses Jokowi-JK, yaitu Menakertrans, Menteri PDT, dan Meneg BUMN, Dahlan Iskan. Sayangnya, instruksi untuk mengundurkan diri tersebut ternyata tak dipenuhi oleh para menteri tersebut. Alih-alih mundur, mereka malah lebih memilih untuk cuti. Meski hak untuk cuti tersebut diatur dalam undang-undang, namun kesibukan para menteri dalam mengurus politik membuat kinerja pemerintahan terutama kementerian yang mereka tangani menjadi rendah. Bahkan dalam beberapa kali sidang kabinet, sejumlah menteri dikabarkan jarang hadir. Bukan karena sakit atau ada alasan penting lainnya, tetapi karena sibuk mengurusi politik. Meningkatnya aktivitas politik menjelang Pilpres 2014 memang membuat sejumlah menteri lebih memilih mengurusi pemenangan pasangan yang mereka dukung.
Teladan yang tak baik dari pemerintah pusat ini ternyata juga bakal diikuti oleh pemerintah daerah. Sejumlah gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota, juga dikabarkan akan mengambil cuti untuk berkampanye. Celakanya, ada pula gubernur dan wakilnya yang akan mengambil cuti bersama. Meskipun mungkin dalam waktu/hari yang berbeda, namun bagaimana mungkin pemerintahan bisa berjalan dengan baik bila dalam satu minggu misalnya, gubernur dan wakilnya mengadakan cuti meskipun bergantian. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Berpolitik dan mendukung salah satu pasangan calon adalah hak setiap orang, namun menomorduakan tugas negara adalah tindakan yang tidak terpuji. Tak heran Presiden SBY terus menggenjot kinerja pemerintahannya. Tetapi seperti yang sudah-sudah, banyak yang meragukan instruksi presiden ini bakal berlaku efektif. Pasalnya, instruksi tersebut hanya berisi imbauan yang bisa diikuti bisa tidak, bukan bersifat perintah yang harus dipatuhi oleh jajarannya.
(# #)Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.
