Kemana arah politik luar negeri kita akan dibawa para Capres yang akan bertarung dalam Pilpres 9 Juli 2014 ini? Setidaknya ini menjadi salah satu tematik yang jadi agenda debat Capres. Yang pasti, tujuan debat ini mencari apa visi dan misi masing-masing Capres dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif sesuai dengan amanat UUD 1945 dan kebutuhan bangsa sebagai upaya membangun ketahanan nasional.
Sebagai bangsa yang besar, berdaulat, negara kita secara konstitusional mengaku bahwa kemerdekaan adalah hak politik semua bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (Alinea I Pembukaan UUD 1945). Saat ini penjajahan yang dilakukan bangsa kuat (negara industri) bukan lagi dalam bentuk penjajahan fisik. Saat ini konsep penjajahan adalah penjajahan ekonomi sebagai bentuk penjajahan gaya baru. Para pakar hubungan internasional mengakui pemilik modal (negara luar) terus melakukan invasi ekonomi.
Hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara maju menjadi pintu masuk untuk melakukan eksploitasi alam negara berkembang secara berlebihan. Kalau dilakukan audit secara total, bisa dipastikan keuntungan atas eksploitasi sumber daya alam kita oleh negara asing sangat tidak berimbang. Dampak negatif lebih banyak sama kita. Mulai dari pencemaran lingkungan sampai kesenjangan sosial (social gap) yang sangat tinggi.
Fenomena penguasaan asing terhadap sumber daya alam kita sudah seharusnya membuka pola pikir para Capres untuk melakukan kembali renegoisasi kontrak agar semua warga negara kita bisa menikmati kekayaan alam yang sangat melimpah.
Untuk itu politik luar negeri yang harus dilakukan dalam konteks membangun ketahanan nasional, adalah membangun diplomasi ekonomi. Saatnya Capres nanti, siapapun yang terpilih dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif orientasinya adalah diplomasi ekonomi. Semua asing harus diajak dialog baik-baik, bahkan melakukan loby politik luar negeri dengan para presiden negara asing untuk meyakinkan mereka melalui diplomasi ekonomi.
Kita juga harus punya posisi tawar yang kuat (bargaining posision) dengan negara luar. Saatnya kita harus berjalan dalam koridor hukum internasional. Dan yang paling perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan proteksi bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan jalur diplomatik. Para TKI yang bekerja di luar negeri sana seringkali menghadapi masalah. Ini harus bisa diatasi melalui jalur diplomatik yang saling menghargai. Dengan demikian para TKI kita pun terlindungi dan nyaman bekerja di luar negeri.
Arah politik luar negeri harus dijalankan sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu bebas dan aktif, tetapi penekanannya adalah diplomasi ekonomi yang menguntungkan bangsa kita dan melindungi kepentingan luar negeri kita. Siapapun yang jadi Presiden dan Wakil Presiden politik luar negeri harus dimanfaatkan dengan baik dan betul sebagai upaya memainkan peran kita dalam percaturan global. Untuk sampai ke situ, maka pembenahan internal dalam negeri harus dilakukan lebih awal.
Bangsa yang disegani dunia adalah bangsa yang punya prestasi, bangsa yang mampu membebaskan diri dari korupsi, membebaskan rakyatnya dari kemiskinan, dan bangsa yang mampu menciptakan nilai keadilan bagi masyarakatnya. Apa upaya Capres membenahi internalnya (dalam negeri) adalah tugas pokok utama menuju bangsa yang berdaulat. Kalau kita sudah kaya, makmur, sejahtera, penuh prestasi dengan sendirinya kita pasti diakui oleh dunia. Tinggal lagi, apa upaya Capres dan Cawapres menuju itu.
(#)
