Tuntutan masyarakat untuk mundur bagi pejabat di Thailand, Suriah dan Ukraina harus jadi pelajaran sangat penting bagi bangsa ini. Masyarakat di Thailand sampai saat ini masih membuat tenda-tenda darurat agar Perdana Menteri mereka Yingluck Shinawatra segera mundur dari jabatannya. Adik kandung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra ini terus didemonstrasi rakyatnya karena tidak becus dalam mengelola pemerintahan. Yingluck juga dituduh melakukan korupsi.
Pada saat yang sama Presiden Ukraina dan Suriah juga terus didesak rakyatnya untuk mundur. Motif semua gerakan people power tentu sama. Mereka lalai atau abai kepada masyarakatnya. Akibatnya masyarakat yang selalu dimarginalkan melakukan gerakan bersama supaya pemerintahan dikembalikan pada hakikatnya, yaitu melayani masyarakat. Mengapa people power bisa terjadi dengan cepat dan keras? Jawabnya tentu karena pemerintahan gagal menampilkan dirinya jadi pemerintahan yang baik dan benar.
Bagaimana menjadi pemerintahan yang baik dan benar? Tentu mudah secara normatif, mungkin sulit dalam praktik. Jalankan semua roda pemerintahan menurut aturan yang ada. Layani rakyat dengan tulus dan benar. Maka ini sudah cukup jadi modal utama menjadi pemerintahan yang baik dan benar. Pemerintahan yang abai dan lalai akan didemo oleh rakyat.
Terlebih lagi dalam teori negara demokrasi rakyat selalu bahkan selamanya akan jadi pemilik kedaulatan. Pemerintahan lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Menyejahterakan rakyat adalah tugas utama pemerintah. Siapapun jadi pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan yang ada di tangannya bukan untuk menciptakan oligarki. Kekuasaan itu adalah hutang kepada masyarakat.
Para pemimpin di negeri kita ini harus mengambil hikmah dari fenomena people power yang sedang berlangsung di negara Thailand. Agar pemimpin jangan didemo masyarakat maka pemimpin harus berbuat adil, melayani dengan sepenuh hati. Sudahkah pemimpin di negara kita bekerja dengan sepenuh hati dan menjadi pelayan yang baik bagi rakyat?
Masih jauh dari harapan yang ideal. Banyak indikator yang bisa dijadikan bahwa pemimpin di negara kita belum jadi pelayan yang baik. Di semua daerah anggaran untuk belanja modal untuk pembangunan sangat sedikit. Porsi belanja untuk gaji pegawai dan operasional pemerintahan masih lebih besar. Sementara Peraturan jelas mengatakan, postur anggaran harus disertakan 30 persen untuk belanja modal (pembangunan). Belum lagi masih banyaknya pemimpin kita yang ditangkap oleh KPK karena korupsi.
Semua pemimpin di negara ini mulai kepala daerah sampai jabatan menteri perlu menyikapi gejala people power sebagai pelajaran bahwa mereka harus jadi pemimpin yang bijak dan sepenuh hati bagi masyarakat. Jangan sampai muncul gerakan people power di negara ini yang harganya sangat mahal bagi pembangunan demokrasi kita. Demonstrasi bisa dicegah dengan cara menjalankan amanah atau kekuasaan itu dengan baik dan benar. Gerakan di Thailand, Suriah, dan Ukraina, bahkan Mesir adalah akumulasi kekecewaan masyarakat pada pemimpinnya karena pemimpinnya gagal dan tidak bisa jadi pemimpin yang benar bagi rakyatnya.
(#)
