Deklarasi damai telah ditanda-tangani relawan pendukung Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Penandatanganan disaksikan Panglima TNI dan Kapolri. Kedua pihak sepakat untuk mementingkan keutuhan NKRI dibandingkan sekedar terjebak ke dalam egoisme kelompok semata.
Masa krusial memang sedang berlangsung. Fokus perhatian masyarakat sedang tertuju kepada KPU yang akan menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 33 provinsi sampai dengan 22 Juli.
Memang ada permintaan dari kubu Tim Sukses Prabowo-Hatta untuk menunda rekapitulasi . Alasannya pada beberapa provinsi ditemukan indikasi kecurangan berupa pemilih tambahan yang jumlahnya amat masif ataupun kondisi lain yang diduga tidak fair. Namun KPU memastikan bahwa permintaan tersebut tidak akan dituruti. KPU memastikan jadual pengumuman hasil Pilpres 2014 adalah selambat-lambatnya tanggal 22 Juli ini.
Aparat juga tidak ingin main-main dengan situasi ini. Di sekitar kantor KPU telah berjaga 2.500 personil aparat keamanan. Belum lagi dengan upaya sweeping terhadap kemungkinan gangguan pergerakan massa yang mungkin muncul dari Banten dan Jawa Barat. Setidaknya, pihak keamanan telah memeringatkan untuk tidak melakukan aksi massa. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa pasangan Prabowo-Hatta akan mengerahkan aksi massa melindungi proses perhitungan suara nasional ini. Tetapi aparat keamanan meminta aksi massa tersebut dihentikan dan memercayakan pengamanan kepada polisi didukung TNI.
Kita berharap proses rekapitulasi ini damai-damai saja. Tidak ada gunanya terjadi aksi massa. Yang terjadi nantinya malah suasana yang menegangkan, dan menjadi tidak kondusif. Apalagi jika yang muncul adalah para provokator yang jelas tidak ingin pengumuman KPU ini berlangsung dengan baik.
Masyarakat sedang menanti pengumuman ini. Jangan sampai masyarakat kecewa. Sudah beberapa pekan, sejak kampanye dimulai, masyarakat merasakan kelelahan yang amat sangat atas apa yang terjadi. Berbagai informasi berseliweran di media massa tanpa ada filter lagi. Media massa dan dunia maya menjadi ajang pertarungan.
Kita ingin hasil akhir ini bisa diterima oleh semua pihak. Kita ingin semua pihak kembali kepada pakta yang telah ditandatangani bersama, yaitu siap menang dan sedia kalah.
Masalah kita masih banyak. Pemerintah mendatang harus bergegas dan melakukan berbagai persiapan. Karena itu rekonsilisasi harus dilakukan secepatnya, tanpa harus kehilangan sikap kenegarawanan. Memang MK telah membuka saluran untuk menggugat. Namun kita sebenarnya menginginkan supaya gugatan sebaiknya tidak dilakukan jika hasilnya nanti tidak signifikan. Hanya akan melelahkan saja dan menyebabkan situasi kembali menjadi tidak menentu.
Harus kita pastikan bahwa kemenangan dalam Pilpres ini tidak ada artinya jika kedua belah pihak tidak ingin bersama-sama membantu dan bahu membahu. Yang namanya mengurus negeri ini, pastilah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dua belah pihak harus sharing potensi untuk membuat dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Kita berharap apapun pengumuman KPU, kedua kubu harus mendinginkan suasana. Ini bangsa kita. Ini negara kita. Ini demokrasi kita. Kita harus bergembira apapun hasilnya, karena sebentar lagi kita akan membangun negara ini bersama-sama.
(***)
