Tahun lalu- Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI Jakarta) melakukan operasi yustisi di titik-titik tertentu dengan memeriksa KTP warga yang mudik dengan tujuan mencegah imigrasi ke Jakarta. Pada tahun ini diperkirakan para pemudik akan membawa para sanak familinya untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Ini tentu jadi masalah jika yang datang ke Jakarta sangat minim keahlian. Masalah baru (new problem) dalam bentuk masalah perkotaan akan semakin banyak. Mulai dari pemukiman kumuh, kemiskinan kota (urban poor), prostitusi karena kondisi terpaksa, dan berbagai problema lainnya akan muncul. Inilah masalah kependudukan kita, sulitnya mencari pekerjaan.
Lantas, efektifkan melakukan operasi yustisi untuk mencegah penduduk datang ke Jakarta? Pemprov DKI melalui Kepala Dinas Kependudukan Purba Hutapea menegaskan tidak akan lagi melakukan operasi yustisi, bahkan mengatakan dengan tegas silahkan datang ke Jakarta asalkan punya keahlian untuk bisa bertahan hidup. Jakarta sebagai ibukota memang sangat menjanjikan. Jakarta merupakan pusat bisnis, pusat pendidikan, pusat industri, pusat budaya dan sejuta macam nilai kehidupan ada disana. Inilah daya tarik Jakarta yang sangat menjanjikan secara ekonomi membuat hasrat untuk datang ke ibukota sangat tinggi setiap waktu, tanpa mempedulikan bagaimana kejamnya ibukota.
Masalahnya, apakah semudah yang dibayangkan banyak orang untuk bertahan hidup di kota metropolitan ini? Dan mengapa animo orang untuk hidup di Jakarta masih sangat tinggi? Sementara di benak semua orang, bahkan awam pun tahu informasinya Jakarta itu kota yang sangat macet, Jakarta kota sumpek, dan biaya hidup di Jakarta sangat tinggi. Tetapi, ini tidak membuat orang jera untuk datang ke Jakarta. Inilah salah satu problematika dinas Kependudukan Jakarta pasca mudik Lebaran.
Saat ini saja jumlah pendudukan Kota Jakarta yang mudik ada 3,6 juta penduduk. Yang mudik akan membawa sanak keluarga diestimasikan berjumlah 1,9 persen dari total yang mudik (estimasi 68.000 orang). Masalahnya, apakah yang dibawa ini merupakan penduduk yang punya keahlian khusus sehingga bisa bertahan di Kota Jakarta? Atau hanya penduduk yang hanya mengandalkan fisik sebagai buruh, pembantu rumah tangga, atau kerja kasar lainnya? Inilah masalah kependudukan kita yang menjadi fokus utama pemerintah.
Saatnya pemerintah merenung, mengapa migrasi pendudukan sangat tinggi di negara ini, khususnya ke kota-kota besar? Sementara desa yang merupakan tempat tinggal sudah tidak menjanjikan lagi secara ekonomi. Saat bangsa ini berwacana membangun dari desa, bahkan ada wacana untuk dana pembangunan desa Rp 1 miliar, apakah ini akan terealisasi dengan baik sebagai upaya untuk melakukan pemerataan penduduk?
Jangan salahkan jika pendudukan banyak bermigrasi ke kota dengan alasan ekonomi. Penduduk desa butuh pekerjaan untuk perbaikan hidupnya.
Saatnya pemerintah melakukan desain pembangunan yang adil dan merata sehingga berbagai masalah perkotaan tidak akan terjadi lagi di negara ini.
Kriminal, perkosaan, prostitusi, daerah kumuh merupakan konsekuensi logis dari tekanan ekonomi yang sangat tinggi. Jika konsep pembangunan dibuat dengan bagus dengan fokus pembangunan desa maka dipastikan migrasi besar-besaran tidak akan terjadi lagi. Jakarta selalu jadi target migrasi penduduk karena Jakarta adalah pusat segalanya. Saatnya pembangunan itu diarahkan ke desa agar masalah urban perkotaan tidak terjadi lagi.
Tinggal lagi apakah komitmen pemerintah ada untuk membangun desa sehingga disparitas pendapatan dan disparitas pembangunan antara desa dan kota tidak terjadi lagi? Kata kuncinya ada sama pemerintah dalam hal mengelola konsep pembangunan yang baik dan benar.
(#)
