Perbincangan- mengenai kabinet pemerintahan mendatang sedang menghangat. Ini dilaksanakan oleh mereka yang mendukung Jokowi-JK setelah nantinya benar-benar menang dalam gugatan yang dilakukan Prabowo-Hatta di MK.
Salah satu yang menarik adalah isu mengenai adanya jatah parpol pengusung. Kita ketahui bahwa Jokowi-JK diusung oleh PDI-P, Partai Nasdem, PKP Indonesia, PKB dan Hanura. Ada suara-suara internal parpol yang menghendaki agar Jokowi memperhatikan kader-kader parpol untuk masuk ke dalam kabinetnya jika kelak dilantik.
Adanya jatah-jatahan parpol memang sudah menjadi kelaziman sejak era reformasi.
Setiap parpol yang berada di dalam barisan pemerintah selalu memperoleh kursi menteri.
Setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir, itu yang dilakukan oleh Presiden SBY. Ia membangun koalisi di pemerintahan, persis berjalan paralel di parlemen. Alasannya sederhana, ia perlu mengamankan kebijakan pemerintahannya di parlemen.
Cara ini memang agak efektif secara umum, meski dalam kasus-kasus penting semisal kenaikan BBM dan Century, mereka yang berada di parlemen cenderung mbalelo. Tetapi itulah fakta yang terjadi selama ini. Presiden selalu memberikan jatah kepada setiap parpol pendukungnya.
Penentuan menteri memang hak prerogatif presiden. Seorang Presiden bahkan diberikan kewenangan oleh UU untuk menyusun kabinetnya semaksimal yang dimaui. Tentu saja ini sangat ditentukan oleh rencana program presiden yang bersangkutan.
Tetapi kemudian isu mengenai jatah kursi menteri ini dicampuradukkan pula dengan mereka yang berasal dari profesional dan parpol. Isu ini jelas agak sulit dimengerti. Mereka yang berasal dari kalangan profesional belum tentu bukan pendukung parpol tertentu. Mereka bisa saja memberikan dukungan meski tidak kentara. Sementara mereka yang berasal dari parpol bukan berarti tidak profesional pula. Banyak orang parpol sekarang ini justru berasal dari lingkungan profesional.
Menurut kita ada baiknya Jokowi mengevaluasi semua pendapat. Salah satu pendapat yang menarik adalah yang menyatakan supaya Jokowi membagi posisi kabinetnya dalam tiga segmen. Segmen pertama adalah kementerian yang tidak boleh tidak ada. Dan itu diperuntukkan kepada kalangan profesional, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Segmen kedua adalah kementerian yang sifatnya mendukung pemerintahan, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Peran ini bisa dijalankan oleh campuran keduanya. Segmen ketiga adalah kementerian yang tidak terlalu penting, semisal Kementerian PDT dan Kementerian Sosial.
Sambil berjalan dengan pemetaan kementerian tersebut, maka Jokowi-JK juga tetap menjalankan kabinet usulan rakyat yang draftnya beredar di media sosial sejak beberapa hari yang lalu. Usulan tersebut penting untuk mengetahui respon masyarakat terhadap nama-nama yang mungkin masuk ke dalam kabinet Jokowi-JK. Nama semisal Ribka Tjibtaning misalnya langsung direspon negatif oleh IDI meski ia adalah kader PDI-P. Sementara nama Onno Purbo penggagas telematika Indonesia mendapatkan respon positif masyarakat untuk menduduki jabatan Menkominfo.
Melemparkan nama-nama kandidat menteri mungkin baik juga kepada Jokowi-JK untuk menghindari tekanan parpol yang kini semakin kencang pastinya. Selain itu, Jokowi, khususnya bakalan mendapatkan stok nama-nama berkaliber luar biasa untuk membantunya kelak. Jokowi harus diberikan kebebasan untuk menentukan nama-nama itu karena merekalah yang akan menjadi pembantunya mewujudkan revolusi mental impiannya.
(***)
