Video berisi- ajakan untuk telibat dalam perjuangan kaum militan membentuk negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari kelompok dalam negeri sangat mencengangkan pemerintah.
Video berdurasi belasan menit tersebut menampilkan orang Indonesia yang mengajak untuk memanggul senjata dan berjihad demi perjuangan membentuk ISIS.
ISIS memang selama ini sedang berada dalam perbincangan internasional.
Kelompok militan tersebut telah menguasai beberapa kota penting termasuk Mosul di Irak. Mereka memperjuangkan pembentukan sebuah negara yang melintasi batas antara Suriah dan Irak. Penduduk yang berada di wilayah yang mereka kuasai, mereka paksa untuk mengikuti doktrin mereka serta membayar pajak ala mereka.
Akibatnya ratusan ribu penduduk dari dua kawasan negara tersebut sudah mengungsi. Mereka terancam jiwanya dan tidak ingin terpengaruh ala radikalisme kelompok tersebut. Dana kelompok tersebut memang berasal dari ladang-ladang minyak yang mereka kuasai serta donasi dari simpatisan.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menengarai bahwa ISIS sudah lama hadir di Indonesia. Di antaranya dengan adanya informasi melalui dunia maya.
Secara perlahan, simpatisan dari kelompok tersebut terbentuk sehingga tidak heran bendera lambang ISIS pernah terlihat dalam sebuah demo di Indonesia.
Namun kelihatannya tindakan pemerintah harus lebih waspada lagi. Menurut pengamat intelijen, kelompok ini sudah membaiat 2 juta orang.
Mereka adalah kelompok yang sebelumnya pernah bergabung dengan ideologi ISIS lalu kembali ke Indonesia untuk mencari pengikut mereka.
Jumlah ini tidak tanggung-tanggung. Bandingkan dengan kelompok radikal yang kemudian menjadi cikal bakal terorisme di Indonesia yang hanya beberapa orang saja. Tetapi kemudian mereka menyebar teror dan menyebabkan Indonesia pernah menderita akibat dicap sebagai sarang teror di Asia Tenggara, sekaligus tempat mencari suaka untuk pelatihan para teroris. Sampai akhirnya pemerintah membentuk Tim Antiteror Densus 88 dan BNPT.
Masalah lain adalah kita berada dalam globalisasi informasi dan berita dunia maya. Kita tidak bisa mencegah beredarnya informasi yang kemudian bisa berujung kepada pembentukan ideologi radikal ini. Yang namanya kebebasan mendapatkan informasi selalu menjadi isu yang tidak mudah dicegah.
Tetapi memang ada baiknya pemerintah menjalankan program pre-emptivenya dengan lebih baik lagi.
Ada kesan setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah agak longgar di dalam menindak kelompok yang berpotensi membawa isu radikalisme ke ranah negara.
Dalam kasus ISIS, pemerintah harus memantau jaringan kelompok ini. Keberadaan pengikutnya atau pun simpatisan kelompok ini bisa menjadi alarm tanda bahaya atas kelompok radikal di Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa masalah radikalisme di Indonesia belum selesai, karena mereka sudah membangun sistem sel yang bekerja secara otomatis. Buktinya ketika pemerintah berhasil menghancurkan kelompok yang satu, maka kelompok yang lain bergerak.
Pada kelompok-kelompok dengan perilaku radikal, pemerintah juga harus melakukan pendekatan. Cegah radikalisme sebelum negara ini pun menjadi korbannya
(***)
