Apa- yang dipertontonkan PLN dan Pertamina kepada publik (khalayak ramai) sungguh tidak patut. Sebagai sesama institusi negara yang punya peran vital dalam melayani masyarakat, menyangkut kebutuhan publik (public good) sudah seharusnya masalah internal diselesaikan di tingkat internal.
Hal -hal yang bersifat rahasia jangan sampai terendus kepada publik. Terlebih dalam krisis listrik yang terjadi saat ini seolah-olah kedua lembaga tidak ingin mau dipersalahkan oleh masyarakat. Tanpa berantam di depan publik saja, karena kemajuan akses informasi dan pendidikan masyarakat yang sudah semakin tinggi, pada akhirnya masyarakat bisa memahami persoalan yang dialami oleh PLN dan Pertamina.
Sebagaimana yang diketahui oleh publik, Pertamina mengancam tidak akan memberikan solar lagi pada PLN jika harga jual tidak disepakati. Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamuji mengatakan, direksi PLN dan Pertamina akan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggelar rapat di Kementerian ESDM bersama Wamen ESDM Susilo Siswoutomo dan juga dirjen terkait.
Sekadar informasi, Pertamina mengklaim bahwa PLN membeli solar dengan harga yang terlalu rendah, pasalnya Pertamina melihat laba PLN pada kuartal I sebesar Rp12,3 triliun dengan pendapatan sebesar Rp145 triliun. Namun, PLN menilai harga yang diajukan Pertamina terlalu mahal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi bahwa harga pembelian solar Pertamina oleh PLN adalah 112-117 persen dari harga Mean of Plats Singapore (MoPS). Sedangkan PLN tetap meminta 105 persen dari harga MoPS dengan alasan (perhitungan) subsidi pemerintah.
Sebenarnya persoalan tidak akan muncul jika kedua belah pihak duduk bersama dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saat ini bangsa kita diperhadapkan pada krisis subsidi BBM dan krisis listrik yang berkepanjangan. Solusi yang dibuat masih berputar-putar di tataran normatif dan belum ada yang pasti. Kalau kita berpikir secara jernih, perselisihan PLN dan Pertamina merupakan bukti betapa pemerintah saat ini frustrasi mengatasi permasalahan bangsa.
Konflik PLN dan Pertamina hanyalah ekses dari ketidakmampuan pemerintah mencarikan solusi yang komprehensif mengenai persoalan yang terjadi saat ini.
Akibatnya yang paling menderita adalah masyarakat sebagai pengguna listrik dan BBM.
Saatnya pemerintahan baru ke depan yang baru saja dipilih oleh masyarakat mengevaluasi ini. Apa yang terjadi di PLN dan Pertamina jangan sampai terulang lagi. Sungguh memalukan dua institusi yang sama-sama di bawah naungan Menteri Negara BUMN bisa saling lempar tanggung jawab.
Pembenahan manajemen di dua lembaga ini wajib dilakukan agar hal yang sama jangan sampai terulang. Organisasi yang dikelola dengan tujuan melayani masyarakat harusnya dikelola oleh manusia yang punya kompetensi dan integritas yang baik.
Sehingga bekerja di PLN dan Pertamina bukan lagi hanya masalah menambah pundi -pundi, tetapi melayani masyarakat melalui layanan BBM dan Listrik yang memadai dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Bukan berantam yang pada akhirnya akan jadi lelucon yang tidak lucu di mata masyarakat kita. (#)
