Saat ini ramai diperbincangkan tentang kata mudik dan pulang kampung. Hal ini berawal dari pernyataan Presiden Jokowi tentang keputusannya melarang mudik tahun ini untuk memutus rantai pandemi Covid-19 dalam sebuah acara di salah satu televisi nasional pekan lalu.
Saat itu pembawa acara Najwa Shihab mempertanyakan keputusan Presiden yang dinilai telat. Karena Kementerian Perhubungan menyatakan saat ini sudah hampir sejuta orang pulang kampung, sementara keputusan pelarangan mudik baru akan dimulai pada hari pertama puasa Ramadan.
Sehingga dengan keputusan yang telat itu dianggap sudah terjadi penyebaran Covid-19 di berbagai daerah. Masyarakat juga bingung karena keputusan pemerintah itu dinilai tidak tegas. Hal ini menjadi perbincangan hangat masyarakat di media sosial. Bahkan menjadi salah satu trending topik di Twitter.
Ada yang mendukung pernyataan Presiden ketujuh RI itu dan tidak sedikit pula yang mengkritik, mencemooh bahkan mengolok-olok. Lebih unik lagi banyak warganet yang mengatakan kata mudik dan pulang kampung itu sama. Hanya penggunaan bahasa atau kata-kata saja yang berbeda.
Padahal kalau kita mau membuka panduan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi terbaru, kata "mudik" berarti pulang ke kampung halaman yang lebih dikaitkan pada momentum lebaran. Sementara untuk kata "pulang kampung" adalah pulang ke kampung halaman dan dikaitkan bagi mereka yang sudah tidak lagi bekerja di kota.
Bahasa Indonesia terus berkembang sesuai kondisi zaman. Jadi sebagai personal yang "update" seharusnya bisa cepat menanggapi sebuah kalimat dengan tidak mengutip mentah-mentah sebagai bahan baku. Namun bisa memaknai kalimat itu sebagai sesuatu yang terkait kondisi terkini.
Menyangkut perdebatan kata-kata itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat kita belum mengetahui tentang ilmu "semantik" sebagai cabang linguistik yang mempelajari arti/makna yang terkandung pada suatu bahasa.
Kembali soal keputusan pelarangan mudik. Ternyata seorang Jokowi sosok yang sangat brilian. Ketika orang-orang belum paham pembelajaran tentang makna bahasa, dia sudah mempelajari dan mengkalkulasi berbagai hal dengan keputusan yang akan diambilnya.
Bayangkan bagaimana bila Jokowi tidak mempelajari atau mengkalkulasi "untung rugi" sebuah keputusan bila tidak turun ke lapangan. Pasti dengan cepat akan mengeluarkan keputusan pelarangan mudik jauh hari sebelum puasa Ramadan.
Apa yang terjadi? Diyakini akan terjadi kepanikan luar biasa. Jutaan masyarakat desa akan bertumpuk di kota karena tak bisa pulang kampung. Sementara sebagian besar dari mereka tak lagi bekerja dan tinggal bersempitan di rumah sewa. Diyakini akan terjadi masalah sosial dan tentunya semakin banyak yang terdampak dan tertular Covid-19.
Sementara dengan keputusan yang dianggap telat, masyarakat urban tadi sudah diberi kesempatan untuk pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga. Bila pun terjadi penularan di kampung, paling tidak perangkat desa sudah mempersiapkan bagaimana penanggulangannya. Dan yang terpenting, sudah meminimalisir dampak sosial dari masalah pandemi tadi.
Lalu bagaimana dengan mudik? Tradisi tahunan ini biasanya mulai berlangsung sejak awal puasa hingga sehari jelang lebaran Idulfitri. Biasanya dilakukan masyarakat yang memang sudah menetap dan ber-KTP di kota. Mereka pulang ke kampung ingin bersilaturahmi atau menikmati puasa dan lebaran bersama orangtua/keluarga di kampung halaman. Kelompok masyarakat inilah yang terdampak langsung dengan keputusan Presiden itu, karena tahun ini tidak bisa menikmati tradisi mudik.
Bisa jadi beberapa dari kelompok ini yang mencemooh sebagai rasa tidak puas atas keputusan yang diambil.
Tentang makna bahasa, seharusnya masyarakat yang mengkritik ada baiknya lebih dulu belajar dan mencari tahu semantik, sebelum mencemooh. Artinya, kalaupun tidak bisa menghargai orang lain, paling tidak bisa terhindar dari mempermalukan diri sendiri. (***)
