Memasuki minggu ketiga Mei 2020 ini masyarakat perlu mewaspadai bencana alam banjir dan longsor di Sumut. Bencana ini tidak kalah penting dibanding bencana nonalam Covid-19 karena sangat membahayakan juga bagi kehidupan masyarakat.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, seyogianya bulan-bulan sekarang adalah masa menjelang musim kemarau (panas) di Sumut. Tetapi kenyataannya sekarang ini hampir setiap hari hujan deras, bahkan ada yang disertai angin kencang dan badai sebagaimana yang terjadi di Deli Serdang baru-baru ini sampai menerbangkan bayi di ayunan dan ratusan rumah penduduk juga rusak.
Selain itu akibat hujan deras, sebagian Kota Medan juga selalu mengalami banjir di samping banjir rob yang semakin parah merendam rumah penduduk di kawasan Medan Utara (Medan Belawan dan Medan Labuhan) sebagaimana diberitakan harian ini, Jumat (8/5/2020). Begitu hujan deras, maka sebagian Kota Medan banjir. Padahal hampir setiap tahun ratusan miliar rupiah APBD Kota Medan terserap membangun dan memperbaiki drainase untuk mencegah banjir. Ternyata belum ampuh juga mencegah banjir di Medan.
Hal yang lebih berbahaya lagi akibat hujan deras ini adalah longsornya jalan dan jembatan. Sudah banyak diberitakan bahwa jalan propinsi di Taput, Karo, Simalungun dan daerah lain mengalami longsor akibat hujan deras yang turun di luar prakiraan.
Perhatian pemerintah saat ini memang terfokus menangani masyarakat yang terdampak Covid-19 dan pencegahan penyebarannya. Juga menyiapkan sejumlah rumah sakit dan peralatannya untuk isolasi, perawatan PDP dan pasien yang sudah positif Covid-19. Sehingga anggaran (APBD) Sumut 2020 pun bakal direfocusing sebesar Rp 1,5 triliun untuk Covid-19.
Selain itu, sangat disayangkan, akibat ketidaksiapan aparat di Pemprov Sumut melaporkan penyesuaian APBD 2020 setelah refocusing, maka Kementerian Keuangan pun "menghukum" dengan sanksi menunda pencairan DAU (Dana Alokasi Umum) Rp 70 miliar pada Mei ini. Juga menunda DAU 24 kabupaten/kota di Sumut bervariasi ada Rp 20 miliar dan ada Rp 30 miliar. Hal ini akan berakibat tertundanya sejumlah proyek pembangunan yang sudah dianggarkan di APBD dari dana pusat itu.
Sehingga permasalahan di daerah bukan lagi hanya Covid-19, tetapi juga tertundanya pelaksanaan pembangunan akibat tertundanya pencairan DAU. Masyarakat tentu sangat kecewa jika pandemi Covid-19 ini jadi alasan pemerintah daerah menutupi ketidaksiapan mereka menyusun dan melaporkan ke pusat perubahan APBD itu. Padahal semua aparat sudah punya job description masing-masing, hanya saja mungkin kurang cekatan menyusun dan melaporkan ke pusat.
Jangan sampai ada kecurigaan masyarakat, bahwa lambatnya penyampaian laporan Pemprov dan Pemkab/Kota ke pusat karena sulit memilah-milah anggaran yang akan direfocusing karena kepentingan tersembunyi soal proyek.
Setelah pandemi ini berakhir, saatnya gubernur dan bupati/wali kota mengevaluasi kembali penempatan pejabat yang ada dan mengangkat pejabat yang punya kualifikasi dan cekatan di bidangnya (the right man on the right place). Hindari KKN dan sentimen agama dalam pengangkatan pejabat, tetapi angkatlah pejabat sesuai kemampuannya. Sehingga keterlambatan seperti ini tidak terulang kembali.
Jangan sampai penundaan DAU menjadi alasan untuk menunda perbaikan jalan dan jembatan longsor itu. Ini akan berbahaya karena bisa mengisolasi masyarakat dan terhambatnya roda perekonomian. Sehingga ongkos jadi mahal dan harga-harga barang menjadi tidak terjangkau lagi karena terhambatnya transportasi. Sebelum hancur total maka sebaiknya segera diperbaiki, karena masyarakat sangat membutuhkannya, apalagi menjelang lebaran dan hari-hari libur lainnya.
Prioritaskan penanganan proyek yang lebih urgen dibanding proyek penting lainnya. Sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di luar kendali masyarakat.
Selain masalah anggaran, kita sarankan agar Pemprov Sumut dan Pemkab/Kota memetakan kembali lokasi-lokasi jalan, jembatan yang rawan lonsor, apalagi di musim hujan. Demikian juga kawasan-kawasan langganan banjir, sehingga ada solusi dan prioritas penanganannya sebelum menjadi musibah.
Demikian juga anggaran pembangunan dan pemeliharaannya harus dipriotitaskan dibanding anggaran lainnya. Selain itu aparat yang menangani penyusunan anggaran dan mengelolanya juga harus sigap, jangan ABS (asal bapak senang) saja. Memalukan kalau dana pusat sampai tertunda dan dibatalkan karena masalah ketidakcakapan dalam administrasinya. (*)
