Pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan ekonomi nasional. Badai PHK dan pekerja yang dirumahkan berujung pada bertambahnya angka kemiskinan secara ekstrem.
Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan, jumlah pengangguran di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Sementara jumlah penduduk miskin pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan data September 2019.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa baru-baru ini mengatakan, pemerintah saat ini fokus dalam mempercepat pemulihan ekonomi, di samping melakukan reformasi sosial. "Jadi ini duet yang berbeda. Satunya melakukan reformasi lebih khusus untuk kesehatan nasional, kemudian kita mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi tentu tidak bisa diabaikan begitu saja," tuturnya.
Salah satu fokus utama pemerintah dalam pemulihan ekonomi adalah terkait dengan lapangan kerja. Sebab pandemi yang terjadi saat ini telah menimbulkan banyak pengangguran. Meskipun datanya berbeda-beda.
Kadin mencatat, saat ini orang yang dirumahkan sekitar 6 juta. Sementara Kemenaker menyatakan 1,7 juta tenaga kerja yang di-PHK dan Bappenas sendiri menghitungnya 2 hingga 3,7 juta.
Meski datanya berbeda, yang pasti pandemi sudah memunculkan barisan kemiskinan baru. Sehingga dibutuhkan cara yang cepat agar angka kemiskinan tidak terus bertambah.
Dalam hal ini pemerintah harus fokus dalam memulihkan sektor investasi, terutama di sektor padat karya dan terkait pariwisata yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Pemulihannya memang tidak mudah karena sangat banyak kendala yang harus dihadapi. Selain persoalan internal, masalah eksternal juga tak kalah berat, karena setiap negara saat ini juga mengalami persoalan ekonomi yang sama dengan Indonesia. Salah satu cara, pemerintah harus berani mencari peluang baru dan bisa meyakinkan negara mitra bahwa kita mampu dengan cepat dan tepat menangani pandemi Covid-19.
Saat ini segalanya selalu dikaitkan dengan Covid-19. Jadi urusan apa pun di luar sana, negara lain pasti melihat bagaimana Indonesia menangani persoalan pandemi. Bila dinilai sukses, pasti investor nyaman dan tak ragu bekerjasama. Bila kacau dan lambat, diyakini akan sulit mencari mitra. Bahkan bisa saja investor yang sudah ada malah menjadi hengkang.
Hal yang sangat penting juga terkait pemulihan sosial budaya kehidupan masyarakat, agar ada kepatuhan dan kepatutan dalam sikap, perilaku berinteraksi sosial dan relasi sosial. Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan langkah sksi percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Cara yang ditempuh dengan penguatan bantuan sosial, sinergi penanganan antar kementerian dan lembaga, penguatan SDM kesejahteraan sosial. Ini perlu langkah-langkah yang taktis dalam implementasinya.
Dari sini bisa dilihat bahwa persoalan ekonomi tak bisa lepas dari masalah sosial budaya. Untuk memulihkan ekonomi diperlukan kondisi sosial budaya masyarakat yang baik. Sementara untuk membuat sosial budaya yang baik juga dibutuhkan kemampuan ekonomi. Sehingga bila ingin keduanya berjalan baik dibutuhkan kesadaran dan keinginan semua pihak untuk benar-benar memajukan bangsa.
Kembali lagi tetkait pandemi Covid-19, sebagai masyarakat kita tak ingin bangsa ini terpuruk. Untuk itu jangan biarkan pemerintah bekerja sendiri menyelesaikan persoalan. Dukungan seluruh lapisan masyarakat akan sangat membantu pulihnya perekonomian nasional. Para pejabat dan orang-orang berwenang pun harus bisa menanggalkan kepentingan pribadi dan harus berpihak kepada rakyat. Salah satunya dengan bekerja maksimal, jujur tanpa kolusi, korupsi dan nepotisme. Sementara masyarakat harus menyadari untuk membantu dan mendukung pemerintah. Paling tidak mengikuti peraturan dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. (***)
