Menteri BUMN Erick Thohir telah memberikan kepercayaan kepada sejumlah milenial (anak muda) mengisi kursi pejabat di BUMN hingga anak usahanya. Anak-anak muda yang menjabat direksi dan komisaris itu, di antaranya Fajrin Rasyid (salah satu pendiri Bukalapak) menjabat Direktur Digital Business PT Telkom. Kemudian Adrian Zakhary (pernah di perusahaan raksasa teknologi Alibaba) menjabat Komisaris PTPN VIII. Selanjutnya Fadli Rahman (Komisaris PHE) sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (anak usaha PT Pertamina). Terakhir Kaspar Situmorang pejabat karir di BRI menjadi EVP Digital Center of Excellence Division PT BRI.
Kebijakan Erick Thohir ini kelihatannya mengikuti kebijakan Presiden Jokowi yang sebelumnya telah mengangkat 7 staf khusus milenial atau "anak muda" sebagai teman diskusi untuk memberikan gagasan segar yang inovatif. Dari segi pendidikan mereka tidak diragukan lagi meskipun di tengah perjalanan sudah ada yang mengundurkan diri.
Kebijakan untuk menempatkan anak-anak muda ini mengisi pejabat di perusahaan milik negara ini semula dinilai merupakan hasil pengkajian mendalam untuk mempercepat laju kinerja BUMN. Namun Deputi SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Alex Denni dalam Webinar di saluran You Tube Kementerian PANRB, Senin (22/6/2020) mengatakan bahwa pengangkatan milenial sebagai direktur BUMN merupakan bagian dari eksperimen untuk menyukseskan perusahaan negara.
Pernyataan ini membuat Anggota DPR Adian Napitupulu berang dan tidak setuju kalau penempatan milenial itu bagian dari eksperimen. Hal itu juga menjadi perdebatan keras dengan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang disiarkan melalui YouTube baru-baru ini.
Apalagi BUMN yang akan mereka kelola bukan perusahaan kecil yang sedang berkembang, tetapi termasuk perusahaan BUMN dengan aset terbesar, seperti PT Telkom, Pertamina dan BRI. Kita sepaham dengan Adian, tak pantas kalau penempatan milenial sebagai eksperimen, yang berarti kalau berhasil maka kebijakan itu akan diterapkan di BUMN lainnya dan kalau tidak berhasil maka tidak dilanjutkan.
Latar belakang pendidikan anak-anak muda yang masuk jadi pejabat BUMN itu memang cukup mentereng, umumnya lulusan universitas ternama di luar negeri. Mereka ahli dalam penguasaan teknologi informasi dalam berbisnis yang sangat dibutuhkan saat ini. Namun harus disadari bahwa sebagian BUMN itu memiliki budaya sendiri-sendiri yang sudah mereka lakoni sejak zaman penjajahan yang sulit merubahnya.
Dalam kaitan ini maka jangan sampai anak-anak muda ini salah masuk ke sistem yang sulit dirubah. Kalau mereka mengikuti sistem lama maka mereka akan larut dan tidak akan mampu membuat perubahan karena akan ditentang dari internal. Padahal tujuan mereka masuk adalah untuk menciptakan kreativitas dan inovasi baru yang tentu saja bertujuan meningkatkan keuntungan perusahaan.
Bagi beberapa BUMN yang masih bergerak di industri hulu seperti PTPN, masuknya milenial kelihatannya kurang berdampak. Dari zaman penjajahan sampai saat ini, PTPN hanya memproduksi bahan baku seperti CPO (minyak sawit), karet, teh yang harganya sangat tergantung konsumen. Sehingga penempatan milenial baik sebagai direksi maupun komisaris dinilai kurang "nendang" dalam menggerakkan bisnis di BUMN ini.
Namun di BUMN yang lain, khususnya yang bergerak di industri hilir dan jasa, penempatan mereka mungkin sangat baik. Karena mereka akan mudah memasuki pasar internasional dengan teknologi informasi yang mereka kuasai.
Tetapi tetap menjadi pertimbangan, bahwa selama ini diketahui banyak intervensi terhadap BUMN. Berbeda dengan swasta, apalagi yang sudah "go publik", intervensi itu sangat minim, sehingga mereka bisa lebih lincah dalam mengelola bisnisnya. Demikian halnya dalam penempatan eksekutifnya tidak mengenal usia tetapi profesional.
Berdasarkan pengalaman itu maka kita berharap penempatan milenial atau anak-anak muda ini di BUMN jangan sampai membuat mereka frustrasi dan kecewa karena banyak intervensi yang sulit untuk ditolak. Kita harapkan baik BUMN maupun anak-anak muda ini jangan sampai kecewa, karena mereka juga adalah masa depan kita. (*)
