Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena belum merasa merdeka dari penularan dan penyebarannya. Wajar saja khawatir karena penanganan Covid-19 dan dampaknya yang sudah dilakukan pemerintah selama ini belum menunjukkan tanda-tanda penularannya menurun. Bahkan begitu ada kelonggaran, klaster-klaster baru semakin bertambah, yaitu perkantoran, permukiman, dan pasar rakyat.
Hal ini diduga karena kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini masih setengah hati dan serba tanggung. Pemerintah kelihatannya lebih mengutamakan pencegahan kontraksi (penurunan) ekonomi yang berdampak resesi dengan memberi stimulus di sektor ekonomi dibanding penanganan kesehatan.
Hal ini terlihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan tahun ini untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 695,2 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk penanganan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional. Padahal masalah pokok pandemi Covid-19 adalah kesehatan masyarakat. Sehingga prioritas utama seharusnya adalah penanganan masalah kesehatan, meskipun harus tetap berbarengan dengan penanganan dampak ekonominya.
Disamping dana penanganan kesehatan yang dianggarkan hanya Rp87,55 triliun (12,59%), realisasinya pun ternyata masih sangat minim yaitu hanya Rp6,3 triliun. Ini sekaligus juga menjadi petunjuk bahwa pemerintah sepertinya kurang serius menangani masalah utamanya (kesehatan). Sehingga tidak heran jika kurva penularan Covid-19 tak kunjung terkendali.
Di sisi lain alokasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp203,92 triliun, UMKM Rp123,47 triliun, pemerintah daerah Rp106,05 triliun, dan insentif dunia usaha Rp120,6 triliun. Angka-angka itu jauh lebih besar dari anggaran penanganan kesehatan, namun hasilnya pun belum seperti yang diharapkan. Terbukti bahwa pada triwulan II-2020 malah terjadi kontraksi yaitu pertumbuhan ekonomi minus sebesar 5,32 persen sehingga mengarah resesi.
Covid-19 tidak tuntas, penanganan ekonomi juga tidak tuntas. Keduanya memang tidak terpisahkan dan sangat penting. Namun dalam penanganannya, pemerintah tidak membuat skala prioritas sehingga berdampak kurang baik bagi masyarakat karena bakal terus diliputi kekhawatiran.
Syukurlah pemerintah telah mengubah strategi dengan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di bawah satu komando. Komite akan menyusun taktik ke depan dalam menangani Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi. Erick Thohir yang memegang komando sebagai pelaksana taktik itu sudah mengungkapkan bahwa kunci pemulihan ekonomi adalah memulihkan kesehatan terlebih dahulu. Hasilnya mungkin lebih lambat dalam pemulihan ekonomi tetapi fokusnya sudah jelas, yaitu kesehatan pulih, ekonomi bakal bangkit.
Pemerintah tidak perlu khawatir dan malu jika sampai terjadi resesi ekonomi karena pertumbuhan ekonomi yang negatif dalam beberapa triwulan mendatang. Bukan hanya negara kita yang mengalami itu, bahkan hampir semua negara maju yang mengucurkan stimulus jauh lebih besar dibanding Indonesia, juga mengalaminya. Namun langkah-langkah ke arah pemulihan harus komit dan fokus sehingga masyarakat cepat merdeka (bebas) dari Covid-19 sekaligus juga tidak kelaparan.
Langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah pada tahun ini adalah prioritas penanganan aspek kesehatan dan keamanan Covid-19, serta bantuan sosial dan stimulus untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Langkah berikutnya dalam 1-2 tahun ke depan ditargetkan pada vaksinasi yang semuanya akan dibiayai pemerintah. Baru kemudian pemulihan berbagai sektor ekonomi.
Artinya, penanganan kesehatan akan di gas tahun ini, namun stimulus akan tetap jalan secara bertahap. Pemerintah kelihatannya akan melakukan penekanan agar rakyat benar-benar aman dari Covid-19 dengan menerbitkan Inpres No.6 tahun 2020 dengan melibatkan langsung TNI dan Polri mendisiplinkan rakyat mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu maka Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy telah diangkat sebagai wakil Erick Thohir di komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi itu.
Sementara itu penyediaan fasilitas kesehatan, rumah sakit dan peralatannya serta pembayaran insentif para dokter dan tenaga medis sebagai garda terdepan harus diutamakan dan jangan sampai terabaikan. Sehingga semangat membasmi Covid-19 dapat tercipta secara menyeluruh baik di kalangan pemerintah, tenaga dokter dan medis serta di masyarakat. Jika sudah semangat dan komit maka masyarkat akan meredeka (bebas) dari kekhawatiran akan penukaran Covid-19 sehingga ekonomi pum diyakini akan bangkit kembali sesegera mungkin.(*)
