Baru saja Presiden meminta agar kepala daerah jangan buru-buru menutup wilayahnya untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi malah mengekspos akan mengisolasi Kepulauan Nias. Hal itu disampaikan Gubernur di DPRDSU usai menyampaikan Nota Keuangan dan RPAPBD 2020 di DPRDSU, Senin (14/9). Namun baru dua hari menyatakan akan mengisolasi, sudah muncul lagi pernyataannya yang baru, tak jadi isolasi tapi yang akan diberlakukan adalah penyekatan.
Gubernur menyampaikan hal itu tentu dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Namun Presiden Jokowi sudah mengarahkan agar kepala daerah sebelum mengambil kebijakan mengisolasi (menutup) suatu wilayah, maka koordinasi dulu dengan pemerintah pusat. Jangan sampai kebijakan kepala daerah, khususnya dalam penanganan Covid-19 menjadi kontroversi. Dampaknya sangat tidak baik bagi masyarakat maupun bagi negara.
Belum diketahui secara pasti apakah data-data gubernur sudah valid sebelum mengumumkan akan mengisolasi atau melakukan penyekatan Kepulauan Nias yang berpenduduk sekitar 800.000 jiwa itu. Jika jalur penerbangan dan kapal laut ditutup ke Nias, tentu dampaknya akan sangat luas bagi masyarakat, maupun perekonomian wilayah itu. Sehingga jika tidak benar-benar dikaji, khususnya terkait kebutuhan dan perekonomian masyarakat, pengisolasian maupun penyekatan Kepulauan Nias ini justru bisa menjadi bumerang bagi masyarakat.
Sebagaimana diberitakan, Selasa kemarin, pertimbangan Gubernur mengisolasi Kepulauan Nias karena penyebaran Covid-19 semakin meluas. Menurutnya orang dari luarlah yang membawa virus ke Nias. Satu bulan lalu Kepulauan Nias masih nol suspek (zona hijau), namun kini sudah 90 orang positif. Namun Gubernur tidak secara rinci menjelaskan, kapan mulai isolasi ini diberlakukan, karena masih menunggu ijin dari Menteri Perhubungan.
Isolasi maupun penyekatan Kepulauan Nias yang akan dilakukan Gubernur Sumut ini cakupan wilayahnya cukup luas. Padahal dari 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias tidak semua kondisi tingkat penularannya sama, sehingga kurang efektif kalau penanganannya disamaratakan (semua diisolasi). Tentu bukan solusi yang baik, kalau semua wilayah itu diisolasi, padahal tidak semua masuk zona merah.
Namun kemungkinan pertimbangannya karena merupakan satu wilayah kepulauan maka akan lebih mudah mengawasi lalu lintas orang yang keluar masuk. Apalagi pintu masuk ke Kepulauan Nias juga sangat terbatas. Sehingga lebih mudah mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Padahal menurut Jokowi, pembatasan masyarakat itu sebaiknya dilakukan secara lokal atau skala komunitas, sehingga lebih mudah mengendalikannya. Strategi pembatasan dimulai dari RT, RW, tingkat desa atau kelurahan, sehingga penanganannya lebih mudah, detail dan lebih fokus.
Hal ini dilakukan karena dalam satu kabupaten atau kota yang sudah masuk zona merah, belum tentu semua kelurahan, desa atau kecamatan di kabupaten tersebut kondisinya merah. Maka pemulihan dilakukan secara parsial, yaitu desa, kelurahan atau kecamatan yang parah dulu, sementara kawasan yang masih zona hijau tetap dicegah jangan sampai masuk zona kuning dan merah. Sedangkan penanganan zona merah dilakukan ketat sehingga bisa menjadi zona kuning dan hijau.
Strategi penanganan Covid-19 yang disampaikan Presiden Jokowi ini tentu saja untuk menjamin kegiatan/perputaran ekonomi di wilayah jangan sampai terhenti secara total. Biarlah di desa, kelurahan dan kecamatan yang masuk zona merah kegiatan ekonomi diperketat. Tetapi di desa, kelurahan dan kecamatan yang masuk zona hijau dan kuning tetap berjalan tetapi tetap diawasi agar menerapkan protokol kesehatan.
Strategi ini tentu bertujuan agar aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap terjamin. Masyarakat perlu sehat dan terhindar dari Covid, tetapi tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita harapkan keseimbangan kedua aspek ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga penularan Covid bisa ditekan, sementara resesi ekonomi bisa dihindari.
Mengingat kesadaran masyarakat masih kurang, maka untuk menyeimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi ini jadi sulit. Dalam kaitan inilah maka diperlukan ketegasan aparat untuk menjamin masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Syukurlah operasi yustisi yang melibatkan TNI, Polri dan Satpol PP untuk mendisiplinkan warga sudah mulai dilaksanakan. Sehingga harapan kita kepatuhan masyarakat ke depan akan semakin meningkat dan penularan Covid-19 akan semakin menurun. (*)
