Dalam dua hari terakhir ini, Harian ini memberitakan dua proyek jembatan masing-masing bernilai puluhan miliar rupiah di Sumut sudah bertahun-tahun mangkrak. Keduanya merupakan proyek yang menggunakan dana rakyat melalui APBD Medan dan APBN.
Kedua proyek itu adalah Proyek APBD Medan Skybridge (Jembatan Layang) yang menghubungkan Lapangan Merdeka-Stasiun KAI Medan) bernilai Rp 35 miliar. Satu lagi, Proyek APBN, Jembatan Sei Wampu Stabat (Proyek PUPR-BBPJN-II Provinsi Sumut) bernilai Rp 80 miliar lebih di Langkat.
Terkait mangkraknya proyek tersebut sudah berulangkali disoroti masyarakat melalui media. Bahkan semua masyarakat dengan mudah bisa menyaksikan proyek mangkrak itu karena lokasinya ada di tengah kota Medan dan di jalan lintas Sumatera Langkat. Namun sepertinya tidak ada lagi rasa malu mempertontonkan kegagalan proyek itu kepada masyarakat.
Sejauh ini, baik pihak Pemko Medan maupun PT KAI belum transparan menjelaskan dimana letak permasalahannya sehingga skybridge tersebut tidak difungsikan sampai bertahun-tahun. Bagi masyarakat, permasalahannya biarlah menjadi urusan penegak hukum untuk menelusuri kerugian yang terjadi. Namun yang diharapkan adalah jalan layang yang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat menyeberang ke stasiun KA itu dapat berfungsi dengan baik.
Karena sudah menyangkut uang rakyat yang dikelola pemerintah melalui APBD, maka seharusnya para pelaku yang terlibat harus dimintai pertanggungjawabannya kenapa sampai menyia-nyiakan anggaran ini. Sekaligus juga agar diketahui dimana letak permasalahannya, apakah saat perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatannya. Sehingga proyek sia-sia seperti itu tidak perlu terulang kembali.
Anehnya, tahun berganti tahun dan para pejabat Wali Kota serta perangkatnya pun sudah berganti bahkan ada yang sudah berhenti, tetapi masalah ini belum juga tuntas. Demikian halnya anggota DPRD Medan yang menyetujui dan mengesahkan proyek itu juga sudah berakhir periodenya. Para pimpinan instansi penegak hukum, BPKP dan BPK yang bertugas di Sumut juga sudah berganti, tetapi semua aman-aman saja seperti tidak ada masalah dan proyek pun tetap mangkrak. Semuanya seperti tutup mata, sehingga kasus ini kadang muncul ke permukaan, lalu senyap tanpa penyelesaian.
Namun kita optimis, Wali Kota Medan yang baru nanti akan bisa menuntaskan kasus yang bermula tapi tak berujung ini. Mulailah dengan "bersih-bersih" kota Medan dan jangan sampai ikut-ikutan kotor meniru perilaku dan ulah para pejabat lama yang diduga memanfaatkan proyek untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
Demikian halnya proyek jembatan Sei Wampu, Langkat yang juga sudah bertahun-tahun terbengkalai. Padahal jembatan itu sangat vital sebagai pendukung jalan trans Sumatera (Sumut-NAD), yang seharusnya mendapat prioritas. Kedua proyek besar itu, sampai kini masih menjadi proyek tanda tanya, kita harapkan juga segera diungkap permasalahannya.
Karena proyek ini ada di Sumut dan yang akan mendapatkan manfaatnya juga masyarakat Sumut, maka saatnya juga Gubernur bersama-sama DPRD SU mendesak pusat segera menyelesaikannya. Kita juga tidak boleh takabur langsung menyalahkan pusat atas terbengkalainya jembatan ini, namun kita harapkan pembangunannya dilanjutkan kembali.
Apalagi proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol di seluruh Indonesia sudah menjadi prioritas Presiden Jokowi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan. Sehingga sangat jangkal kalau proyek jembatan senilai Rp 80 miliar saja pun mangkrak, padahal proyek jalan tol senilai ratusan triliun bisa berhasil.
Hal ini menjadi tanda tanya, ada apa sebenarnya yang terjadi dalam pembangunan jembatan Wampu ini. Bagi masyarakat, kapan dan masa siapapun pejabat yang membuat perencanaan dan pelaksanaan proyek itu memang perlu diketahui, tetapi yang paling utama adalah melanjutkan pembangunan itu sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sedangkan pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang harus tetap dimintai pertanggungjawaban sehingga ke depan tidak ada lagi yang bermain-main dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai dari uang rakyat. (*)
