Perhatian pemerintah dalam pembangunan pariwisata Danau Toba sebagai salah satu prioritas patut diapresiasi. Tujuannya tentu saja untuk menjadikan Danau Toba menjadi kunjungan utama para turis manca negara maupun lokal. Selain meningkatkan perekonomian nasional, tentu sangat berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah-daerah sekitar Danau Toba.
Namun pembangunan kawasan Danau Toba yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah pusat sejak pemerintahan Jokowi ini, kelihatannya masih menghadapi kendala. Selain sifat dan perilaku masyarakat yang belum siap menjadi "pelayan" bagi para wisatawan, kendala lainnya yang sangat krusial adalah keikhlasan masyarakat untuk merelakan lahannya untuk pengembangan pariwisata.
Sesuai pengamatan di lapangan, sebenarnya lahan-lahan yang menjadi objek pembangunan itu dulunya sebagian besar hanya ditumbuhi semak-semak belukar. Seperti lahan terlantar yang tidak dikelola para pemiliknya secara produktif. Para pemilik baru mulai perduli lahannya kala pemerintah menggalakkan pembangunan pariwisata ini.
Permasalahan lahan ini hampir terjadi di 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Bahkan yang paling banyak mencuat akhir-akhir ini adalah masalah lahan di Kabupaten Toba, khususnya di lahan pengembangan Bandara Sibisa yang diklaim masyarakat adalah miliknya yang dicaplok pemerintah.
Permasalahan lahan ini sudah sampai ke pengadilan dan masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan pengembangan Bandara Sibisa sudah meminta agar pembangunan dihentikan sampai permasalahannya tuntas di pengadilan. Memang cukup beralasan mengingat potensi dan nilai ekonomis lahan tersebut kini sudah sangat tinggi.
Warga pemilik lahan memang mengakui latar belakang penyerahan sebagian lahan itu ke Pemkab Tapanuli Utara (sebelum pemekaran Kabupaten Toba tahun 1975) dilakukan secara adat, tanpa ganti rugi. Namun karena perkembangan pembangunan bandara, maka terjadi pergeseran dan perluasan mengakibatkan tanah masyarakat lainnya juga terambil di luar lahan yang diserahkan secara ikhlas tahun 1975 lalu dan menuding pemerintah mencaplok lahannya.
Dalam kaitan ini tentu masyarakat tidak bisa disalahkan, meskipun sebenarnya pembangunan itu adalah untuk kepentingan masyarakat secara luas. Namun diperlukan kebijakan Pemkab Toba untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, terutama bagi masyarakat yang berhak (pemilik lahan).
Semua pihak tentu menginginkan agar pembangunan perluasan Bandara Sibisa dapat segera dituntaskan. Jika Bandara itu tuntas maka diharapkan para pengunjung, khususnya turis asing dan domestik, khususnya dari luar Sumut akan meningkat lewat Sibisa. Tentu saja akan berdampak sangat baik terhadap perekonomian masyarakat.
Apa yang sudah diprogramkan pemerintah pusat tentu harus kita sambut karena selama ini daerah tersebut sudah hampir terlupakan. Jangan sampai karena permasalahan lahan yang selama ini kurang produktif itu maka perhatian pusat itu menjadi sia-sia karena pembangunan terhambat. Jika hal ini terjadi maka betapa besar "dosa-dosa" kita kepada generasi kita ke depan sehingga bisa dicap menolak pembangunan.
Namun masyarakat pemilik lahan juga jangan sampai diabaikan dan dirugikan. Mereka tentu saja merasa bahwa kehadiran pembangunan ini merupakan rejeki dari Tuhan yang tidak datang setiap saat. Sehingga mereka mengharapkan ganti untung sebesar-besarnya jika harus digunakan pemerintah.
Sehingga perlu dicari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Diharapkan pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar tanpa ada yang merasa dirugikan. Jangan saling menyalahkan atau saling menggugat, karena hal itu akan merugikan kita semua dan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan bisa menimbulkan ketakutan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kawasan Danau Toba. Sekaligus juga bisa menakutkan bagi wisatawan asing yang mau berkunjung ke Danau Toba jika sampai terjadi aksi-aksi masyarakat yang menuntut haknya terjadi di lapangan. Akibatnya kita semua akan rugi dan kehilangan momen. (*)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
