Memprioritaskan hal yang lebih penting daripada yang penting adalah ciri dari orang cerdas dan bijaksana. Hal inilah kelihatannya yang diharapkan dan ditekankan Presiden Jokowi kepada para Bupati (Kepala Daerah) saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2021 pada Jumat, 26 Maret minggu lalu.
Presiden Jokowi tidak mau anggaran APBD dan APBN yang sangat terbatas itu sia-sia tanpa jejak. Dia juga tidak mau pembangunan yang sudah dimulai (dianggarkan) tidak selesai (mangkrak) sampai masa jabatan berakhir. Tetapi Presiden mau pembangunan yang sudah dimulai harus tuntas sehingga bermanfaat semaksimal mungkin untuk masyarakat.
Di bidang infrastruktur, hal ini sudah disahuti Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Basoeki Hadimoeljono baru-baru ini. Padahal periode pemerintahan Jokowi masih ada tiga setengah tahun lagi. Basuki memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan sudah dimulai dipastikan tuntas sebelum periode Jokowi berakhir. Jika diperkirakan tidak bisa selesai sampai tahun 2024, maka lebih baik tidak dimulai.
Kelihatannya pemerintahan Presiden Jokowi tidak mau meninggalkan proyek mangkrak yang menjadi bahan ejekan masyarakat setelah tidak berkuasa lagi. Apalagi jika pemerintahan selanjutnya tidak pula punya niat untuk melanjutkan proyek tersebut. Akibatnya proyek akan menjadi monumen kegagalan bagi pemerintahan sebelumnya. Bahkan menjadi "santapan" bagi lawan politik dalam perebutan kekuasaan.
Keseriusan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur memang patut diapresiasi. Masyarakat sudah merasakannya karena merata hampir di seluruh Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu manfaat penetapan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pemerintahan Jokowi, sehingga hasilnya nyata dan dirasakan masyarakat. Penggunaan anggaran juga efektif karena terfokus sehingga mudah diawasi dan kecil kemungkinan untuk diselewengkan.
Pemerintahan Jokowi sudah membuktikan penggunaan anggaran secara terkonsentrasi. Namun kelihatannya para Bupati sebagai ujung tombak yang tahu betul kebutuhan pembangunan di daerah, belum menerapkan skala prioritas. Akibatnya, dalam lima tahun sebagai Bupati, hampir tidak ada tampak hasil pembangunan nyata yang ditinggalkannya. Bahkan yang terjadi banyak di antaranya para Bupati malah mendekam di "hotel prodeo" karena korupsi dan menerima gratifikasi dari para pemborong.
Selain memalukan, akibatnya juga memilukan bagi masyarakat seperti yang terjadi di kota kita ini. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 wali kota malah mendekam di penjara sebelum menyelesaikan periode pemerintahannya. Sehingga sulit mengingat apa keberhasilan pembangunan yang ditorehkannya yang bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan Kota Medan semakin semrawut, asal hujan deras akan banjir dan jalan banyak yang rusak.
Terkait sebaran anggaran yang kurang terkonsentrasi ini, kelihatannya hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Sepertinya para kepala daerah terlena dengan gerak cepat pusat yang melakukan pembangunan di daerah sehingga lupa apa yang menjadi prioritas di daerahnya. Padahal kalau daerah bersinergi dengan pembangunan prioritas dari pusat, maka akan sangat cepat dan besar manfaatnya untuk masyarakat.
Seperti di daerah Tapanuli, dalam beberapa tahun terakhir pemerintahan Jokowi sudah memprioritaskan pembangunan pariwisata dan lumbung pangan. Infrastruktur jalan tol dan bandara sebagai pendukung juga sudah diprioritaskan. Padahal untuk urusan kebersihan dan toilet di lokasi wisata pun masih harus dikelola perusahaan asing, diduga karena selama ini pemerintah daerah kurang memedulikannya.
Demikian halnya pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan sarana pariwisata juga sangat sulit dituntaskan pemerintah daerah, akibatnya proyek prioritas pusat menjadi lambat, bahkan bisa terhambat. Belum lagi kondisi jalan kabupaten dan jalan desa yang belum tertangani dengan baik.
Jika pusat fokus membangun infrastruktur pariwisata, maka pemerintah daerah juga harusnya mensinkronkannya, khususnya membangun infrastruktur yang menjadi tugas dan wewenangnya. Fokuskan anggaran untuk infrastruktur. Jangan sampai anggaran yang ada dibagi-bagi lagi dengan sektor lain yang kurang urgen.
Jika ingin menorehkan sejarah dan selalu dikenang masyarakat, maka Bupati harus mengutamakan dan mendahulukan pembangunan yang lebih penting sesuai kebutuhan masyarakat. (*)
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
