Setelah peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/03), terduga teroris kembali melakukan aksinya menodongkan pistol, mendatangi Mabes Polri, Rabu (31/3). Lewat video yang tersebar, seorang wanita muda bersenjata api tampak mencari-cari sasaran tembak.
Kelihatannya urat takutnya sudah putus hingga berani mendatangi rumah besar Polri dengan menodongkan pistol. Namun tidak berapa lama terduga teroris itu berhasil dilumpuhkan dan tergeletak, diduga akibat tembakan aparat kepolisian. Kejadian ini tentu menjadi warning bagi aparat, jangan sampai lengah dan kalah dengan teroris.
Mabes Polri belum menjelaskan apakah aksi bom Makassar ada kaitannya dengan aksi wanita berpistol di Mabes Polri ini. Namun salah satu fakta yang ditemukan dari dua kejadian itu adalah adanya surat wasiat yang ditinggalkan terduga pelaku kepada keluarganya yang dibuat sebelum melakukan aksinya. Isi surat wasiat itu pun ada yang sama, khususnya terkait dengan riba bank yang diharamkan ajaran Islam.
Aksi teroris, seperti peledakan bom memang menyisakan kepiluan bagi para korban. Juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat bahwa sewaktu-waktu aksi teror itu bisa terjadi dimana saja tanpa membeda-bedakan sasarannya. Apalagi para pelakunya masih tergolong muda, nekad dengan melibatkan keluarganya pula, seperti di Makassar.
Fakta ini menunjukkan bahwa jaringan teroris berhasil melakukan regenerasi dengan merekrut keluarga muda menjadi pelaku teror. Jaringannya mampu mengindoktrinasi mereka yang tengah mencari jati diri dengan ajaran yang diduga menyimpang dari agama. Ini tentu sangat berbahaya jika sampai menular kepada keluarga muda lainnya yang seharusnya mereka menjadi keluarga penerus bangsa dengan punya keturunan, namun menjadi korban.
Negara dan aparat keamanan tentu tidak boleh kalah langkah dengan teroris. Pemerintah memang sedang giat-giatnya melakukan upaya menangkal radikalisme yang sebelumnya sempat longgar dan terabaikan. Hal inilah diduga menjadi penyebab jaringan mereka semakin menyebar.
Karena aksi terorisme bukan ajaran agama dan tidak terkait dengan agama manapun sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi, maka sangat tepat jika pemerintah dan tokoh-tokoh dari berbagai agama kembali mempertegas kesamaan persepsi untuk menjalankan program-program guna menciutkan radikalisme seperti hal nya moderasi beragama yang diprogramkan Kementerian Agama maupun sertifikasi ulama yang sebelumnya sempat bergulir.
Hal ini untuk mempersempit ruang bagi penyalah-gunaan ajaran agama untuk hal-hal yang justru dilarang agama. Terlepas apakah sertifikasi hanya ditujukan ke satu agama ataupun ke seluruh agama yang diakui di Indonesia, yang penting adanya suatu konsensus pemerintah dan tokoh-tokoh agama, agar bibit radikalisme dapat terdeteksi dan dicegah secara dini. Tujuannya agar ceramah dan khotbah yang disampaikan berkualitas dan tidak menyimpang dari ajaran agama.
Langkah-langkah pemerintah melalui kementerian agama ini sangat baik dari aspek pencegahan dini (preventif) yang dilakukan secara persuasif. Hal ini juga sebagai pendewasaan umat, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan ajaran yang menyimpang dari agama. Bagi para pelaku teror yang tetap tidak menyadari bahwa tindakannya merusak dan merugikan masyarakat, maka tugas aparat keamananlah yang melakukan tindakan represif.
Dalam kaitan ini, maka kerjasama aparat keamanan dengan pemimpin dan tokoh agama serta masyarakat sangat penting dan jangan sampai terabaikan. Jika program preventif dan represif berjalan seiring, maka diharapkan radikalisme (teror) dapat dicegah dan dihentikan. Masyarakat pun merasa nyaman. Demikian halnya investor tidak ragu-ragu menanamkan modalnya dan wisatawan pun akan ramai-ramai berkunjung ke Indonesia. (*)
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
