Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengingatkan para politisi muda agar tidak menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan dalam kontestasi politik. Ia mewanti-wanti agar para politisi muda tak membawa isu agama dalam ajang politik.
Pernyataan ini cukup relevan dengan kondisi saat ini, dimana para politisi kerap melakukan berbagai cara untuk meraih kemenangan dalam Pemilu. Salah satu cara yang sering digunakan dengan membawa isu agama untuk meraih simpati masyarakat.
Isu agama dirasa sangat efektif untuk mempengaruhi masyarakat dalam mencapai tujuan mendapatkan suara dari para pemilih, terutama yang seagama dengan politisi itu. Isu agama tak pernah lepas dari kancah perpolitikan lokal maupun nasional. Ini sangat kentara terjadi termasuk di Sumatera Utara.
Manifestasi politik identitas dengan menggunakan agama sebagai elemen utamanya, telah mewarnai iklim perpolitikan sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Kita masih ingat ketika isu agama dimainkan pada Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu, saat Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mencalonkan jadi gubernur. Keadaan saat itu benar-benar "mencekam" dan akan menjadi salah satu sejarah bahwa isu agama menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan sebuah kontestasi politik.
Secara berturut-turut tiga tahun pada 2017, 2018 dan 2019 masyarakat Indonesia disuguhkan dengan menguatnya politik identitas dengan menjadikan isu agama sebagai komoditasnya. Tiga tahun tersebut pun disebut sebagai tahun politik yang banyak menguras energi anak bangsa.
Begitu juga di daerah ini saat Pilgub, isu agama juga dimainkan. Hal ini terjadi hampir di seluruh daerah Indonesia ketika terjadi kontestasi politik, karena memang kita memiliki ragam agama yang tentu ada mayoritas dan minoritas.
Kemudian serangkaian akrobat dan manuver politik yang menyerat agama pun tak terelakkan selama tahun politik. Mulai dari Gerakan #2019GantiPresiden yang menggunakan simbol dan fasilitas ibadah, dikotomi partai Allah dan partai setan, dikotomi poros Makkah dan poros Beijing dan kampanye surga neraka, hingga deklarasi ulama ke salah satu pasangan calon.
Namun kenyataannya, penggunaan isu agama tidak hanya dilakukan partai-partai yang notabene menahbiskan diri sebagai partai Islam. Politisasi agama juga dilakukan sebagai sebuah strategi yang dari segi biaya sangat murah, tapi berdampak besar, nyata, dan masif (low cots high impact), oleh partai-partai yang notabene nasionalis dan sekuler.
Mengapa agama dimanfaatkan untuk kepentingan politik? Hal ini karena lemahnya basis ideologi yang dimiliki kebanyakan partai politik di Indonesia. Kekuatan-kekuatan politik elektoral sangat jarang memiliki fondasi ideologis yang kuat yang menyebabkan partai-partai politik tidak betul-betul memiliki basis ideologi yang jelas. Meski ada beberapa partai politik yang memiliki basis ideologi yang jelas, yang lain hanya bisa dibedakan basis sosialnya saja dan tidak teruntuk ideologinya.
Kemudian lemahnya basis programatik yang dimiliki partai-partai politik. Sehingga masyarakat tidak bisa membedakan program apa saja yang akan diusung oleh setiap partai politik. Dalam keadaan seperti ini mereka akan memanfaatkan potensi politik identitas di dalam masyarakat untuk mempertegas siapa diri sendiri dan siapa yang lain, sehingga yang paling mudah dimanfaatkan adalah agama.
Di sini yang berpotensi sebagai korban bukan saja kaum minoritas, tetapi juga kaum mayoritas. Karena agama cuma sebagai bahan pemanfaatan ideologi politik untuk kepentingan politik dalam mencari popularitas dan mencari pemilih.
Bila pemenang dalam kontestasi politik itu partai yang memanfaatkan isu agama, sementara pada kenyataannya tak mampu berbuat dan memenuhi aspirasi masyarakat, tentu seluruh masyarakat akan rugi. Masyarakat akan kehilangan banyak waktu, energi dan lainnya tanpa mendapatkan manfaat pembangunan kesejahteraan.
Apabila agama benar-benar dipahami sebagai sesuatu yang sakral, seharusnya tidak dijadikan isu politik yang mampu menyebabkan seseorang berani berkonflik. Ini sangatlah berbahaya karena menjadikan agama sebagai alat pemecah belah.
Untuk itu masyarakat harus menyadari dan tidak mau terpengaruh dengan propaganda isu agama dalam kontestasi politik. Berdemokrasi lah yang benar dengan menempatkan atau memilih sosok calon pemimpin atau partai berkualitas dan bermoral yang diharapkan bisa membawa kita ke masa depan lebih baik. (***)
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
