Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba telah dimulai oleh Pemkab Simalungun. Program yang sudah lama digaungkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) itu dimaksudkan untuk mengamankan Danau Toba sebagai destinasi wisata nasional super prioritas.
Danau Toba itu merupakan kawasan wisata yang diharapkan mampu menarik wisatawan asing sebagai sumber devisa. Sekaligus juga mendorong perekonomian masyarakat di sekitarnya dan sekaligus sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga aktivitas masyarakat yang dapat mengganggu kelestarian dan kebersihan Danau Toba harus ditertibkan dan dibersihkan.
Sebagaimana diketahui bahwa selama ini sebelum pemerintahan Jokowi, Danau Toba sudah seperti tak dianggap lagi sebagai destinasi wisata nasional hanya sebagai lokasi wisata lokal saja. Sehingga perhatian pusat sangat kurang dan kegiatan masyarakat juga berjalan seperti tanpa kendali di Danau Toba (sesuka hati).
Seiring dengan masuknya investor asing (Swiss) PT Aquafarm Nusantara menanamkan modalnya beternak ikan nila dengan sistem KJA, maka selain sebagai kawasan wisata, Danau Toba secara perlahan berubah menjadi "kolam ikan raksasa".
Minat wisatawan asing pun berkunjung merosot tajam, karena Danau Toba tidak menarik lagi dikunjungi, karena sudah jorok dan semrawut.
Masyarakat juga melihat bahwa potensi KJA sangat menjanjikan, apalagi pihak PT AN juga menjadi semacam bapak angkat membantu penyediaan benih ikan nila kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat di 7 kabupaten seputaran Danau Toba berlomba-lomba membuka KJA. Bahkan KJA menjadi penghasilan utama masyarakat.
Akibat KJA yang semakin marak, maka Danau Toba pun akhirnya "dikapling-kapling" menjadi kolam ikan nila KJA. Selain pengkaplingan yang tampak semrawut, berton-ton pakan ikan setiap hari ditabur ke Danau Toba. Sisa pakan ini menjadi limbah membuat airnya tercemar dan kondisi Danau Toba pun semakin merana.
Danau Toba yang tadinya menjadi kunjungan favorit bagi wisatawan, secara perlahan akhirnya ditinggalkan wisatawan asing . Mereka diduga khawatir dampak pencemaran air dan udara yang terjadi dari sisa pakan dan bau yang ditimbulkannya bisa menimbulkan penyakit.
Namun pembersihan KJA dari Danau Toba yang sudah lama diprogramkan ini, kelihatannya sedikit rumit karena investor yang merintis KJA itu merupakan penanaman modal asing. Tindakan keras yang dilakukan pemerintah sudah pasti menimbulkan sengketa yang dapat merugikan Indonesia karena dinilai tidak mampu memberikan iklim berusaha yang nyaman bagi investor. Padahal Indonesia masih sangat membutuhkan investor asing.
Namun penertiban yang sudah dilakukan Pemkab Simalungun sebagai langkah awal penertiban KJA di Danau Toba patut diparesiasi. Dari hampir seribu unit KJA di Danau Toba yang masuk wilayah Kabupaten Simalungun, 40 persen di antaranya akan ditertibkan secara bertahap.
Selain ditertibkan, pemilik KJA juga diberi semacam ganti rugi atas modal yang telah dikeluarkannya membuat KJA. Sejauh ini belum ada protes atau pertentangan yang muncul dengan masyarakat pengelola KJA. Namun kita harapkan pemerintah memberi solusi berupa jalan keluar sehingga masyarakat dengan rela dapat mengalihkan usaha KJA dan tidak sampai memutus mata pencaharian mereka.
Selain itu, kita mengharapkan penertiban ini dapat berjalan tanpa tebang pilih. KJA yang berada di lokasi yang dilarang dan dinilai merusak keindahan dan kelestarian danau, sebaiknya dibersihkan. Langkah-langkah penertiban ini jangan setengah hati harus "satu bahasa" dengan daerah lainnya di kawasan Danau Toba, seperti Kabupaten Toba, Taput, Humbahas, Dairi, Karo dan Samosir.
Penataan ini kita harapkan dapat mengharumkan kembali Danau Toba. Sehingga program super prioritas pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional dapat sesegera mungkin tercapai. (*)
