Masyarakat Sumut, khususnya yang tinggal di beberapa kabupaten seputaran Danau Toba sepatutnya bersyukur dan berterimakasih atas besarnya perhatian pemerintah pusat membangun daerah yang memiliki potensi wisata melimpah itu. Selain sudah berulangkali berkunjung, Presiden Jokowi juga telah menetapkan pembangunan di kawasan pariwisata Danau Toba sebagai salah satu super prioritas di Indonesia.
Sejumlah proyek pembangunan, khususnya infrastruktur dan sarana pendukung di kawasan dan menuju Danau Toba yang menelan anggaran besar telah dan sedang direalisasikan. Bahkan beberapa proyek raksasa yang spektakuler, seperti jembatan lintas pulau penghubung Sibisa-Pulau Samosir mirip Suramadu bagi pengunjung yang takut lewat air kelihatannya juga sedang dirancang dan kini sudah viral diposting lewat medsos YouTube.
Melihat rancangan jembatan yang di sebut-sebut akan dibangun investor Cina/Tiongkok itu saja kita sangat terharu. Apalagi jika benar-benar direalisasikan, maka Danau Toba akan benar-benar bagaikan "sorga" wisata dunia bagi para pengunjung. Masyarakat di sana juga akan merasakan dan menikmati manfaatnya.
Sementara pembangunan yang sedang berjalan saat ini juga dinilai sudah sangat menakjubkan, seperti jembatan Tanah Ponggol yang menghubungkan Pulau Samosir dan Pulau Sumatera. Juga pembangunan Kaldera Toba di Sigapiton yang telah dikunjungi Jokowi, serta pembangunan sarana wisata lainnya berupa desa-desa wisata di Samosir dan di daerah lainnya juga sudah dibenahi dan dibiayai pusat.
Untuk mempermudah dan memberi kenyamanan wisatawan berkunjung ke kawasan Danau Toba, baik lewat udara, darat dan air danau, pemerintah juga juga sudah meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jumlah sarana transportasi yang dibutuhkan. Di antaranya peningkatan pembangunan Bandara Sisingamangaraja XII Silangit dan Bandara Sibisa, pembangunan jalan tol dari Medan-Parapat yang sudah tahap konstruksi. Tahap pertama ditargetkan akhir tahun ini jalan tol sudah selesai dan bisa dilalui sampai Pematangsiantar. Sedangkan menuju Parapat ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang.
Demikian halnya kapal ferry penyeberangan menuju Samosir yang selama ini sangat dikeluhkan pengunjung juga sudah dibenahi secara bertahap. Selain menambah kapal penyeberangan, pemerintah juga membangun pelabuhan penyeberangan yang baru di Samosir di samping pembenahan pelabuhan yang sudah ada.
Sehingga akses menuju Pulau Samosir dan sebaliknya, baik dari Ajibata dan Balige (Toba), maupun dari Tigaras (Simalungun) dan Muara (Taput) sudah cukup lancar.
Pemerintah juga sudah menetapkan Humbahas dan beberapa daerah lainnya di kawaan Danau Toba sebagai sentra produksi pertanian pangan (food estate). Meskipun hasilnya belum seperti yang diharapkan, tetapi diyakini program nasional food estate ini akan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya para petani bawang, kentang, wortel dan tanaman pangan lainnya di Sumut.
Selain pembangunan di daratan, perairan Danau Toba yang selama ini sudah seperti "kolam ikan raksasa", juga telah mulai ditertibkan dan dibersihkan dari KJA (Kerambah Jaring Apung). Kita harapkan jangan hanya KJA milik masyarakat yang ditertibkan tetapi iuga milik perusahaan pemodal asing itu. Penertiban telah dimulai Pemkab Simalungun di Sibaganding, Parapat dan akan berlanjut di daerah lainnya, seperti Karo, Dairi, Toba, Humbahas dan Taput. Hasilnya diharapkan menambah keindahan, kebersihan dan daya tarik Danau Toba.
Gencarnya pembangunan di kawasan Danau Toba ini tentu adalah merupakan jawaban atas permintaan masyarakat selama ini. Harusnya, masyarakat menyambutnya dan mendukung proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sayangnya, sikap sebagian masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan. Jangankan mendukung, bahkan ada sebagian pemodal malah melakukan kegiatan yang merusak kelestarian dan keindahan Danau Toba hanya untuk meraup keuntungan pribadi.
Sebagaimana diberitakan koran ini, tambang galian C di Kabupaten Toba malah marak menghancurkan bebatuan di lereng perbukitan Danau Toba. Sangat disesalkan dan disayangkan jika kegiatan yang sudah berlangsung cukup lama ini mendapat izin dan dukungan dari Pemkab setempat. Meskipun kegiatan itu ada di depan mata, tetapi tampak sepertinya ada pembiaran, demi mendapatkan keuntungan pribadi dari penjualan batu itu.
Penindakan yang dilakukan Polres Toba terhadap 11 kru kapal pengangkut batu itu patut diapresiasi.
Sayangnya tindakan tegas itu tidak akan mampu lagi memperbaiki susunan bebatuan kepada keadaan semula. Untuk mencegah pengrusakan jangan terulang, maka masyarakat berharap pengusaha, pemodal, pemilik dan pemberi izin galian C itu ditangkap juga dan diseret ke pengadilan.
Kalaupun kita tidak bisa mendukung, tetapi jangan sampai merusak Danau Toba. Dulu minta pembangunan dan sudah direalisasikan pemerintah, kenapa sekarang malah menghancurkan Danau Toba?. (*)
