Pandemi Covid-19 membuat Indonesia menghadapi krisis ekonomi terberat sejak merdeka. Pandemi besar biasanya terjadi satu abad sekali seperti Spanish flu pada 1918.
Indonesia seperti halnya negara-negara lain juga mengalami tekanan berat yang berdampak ke berbagai sektor, termasuk kesehatan, ekonomi, hingga sosial.
Pandemi Covid-19 membuat krisis berbeda dibandingkan krisis yang dihadapi sebelumnya, termasuk Asian Financial Crisis pada 1998 dan Global Financial Crisis pada 2008. Keduanya berawal dari sektor ekonomi dan keuangan, sedangkan kali ini sumber krisisnya bersumber dari kesehatan.
Pada krisis kali ini semua negara di dunia belum memiliki strategi jitu mengatasinya. Semua masih belajar untuk mencari jalan keluar melakukan penyesuaian optimal, supaya tidak semakin jatuh terpuruk.
Saat ini setiap negara mengambil jalan yang berbeda dalam menghadapi krisis, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dalam hal ini tampaknya pemerintah Indonesia memilih strategi yang menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi.
Di satu sisi diperkuat protokol kesehatan mencegah penularan virus, di sisi lain dilakukan berbagai upaya untuk pergerakan ekonomi supaya tak mandeg. Namun dari upaya-upaya ini tentu banyak kendala yang dihadapi. Salah satunya sinergitas yang kurang lancar antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan.
Dalam hal ini kemarin Presiden Jokowi kembali mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai belum optimal membelanjakan anggarannya. Padahal, belanja Pemda diharapkan sebagai salah satu yang mendorong "demand side" dalam pemulihan ekonomi.
"Saya sudah ingatkan di akhir Maret 2021, di perbankan masih ada uang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi dan kabupaten/kota Rp 182 triliun, yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," kata Presiden Jokowi di dalam Musrenbangnas 2021, Selasa (4/5).
Diungkapkannya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk 2022 masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah akan mengambil sikap untuk Pemda yang masih suka menimbun anggarannya di daerah ketimbang membelanjakannya.
Sementara itu Menkeu Sri Mulyani menyebut, Pemda belum maksimal dalam membelanjakan dana APBD untuk penanganan dampak Covid-19 pada tahun lalu. Dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp 247,5 triliun pada Oktober 2020, naik signifikan dibanding Juni 2020, yaitu Rp 196,2 triliun.
Sehingga instrumen fiskal yang seharusnya melakukan "counter cyclical" kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD, karena berhenti dan kemudian terjadi lag atau jeda.
Uang mampet Pemda diisyaratkan akan berujung pada resesi ekonomi. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam pada kuartal III dan IV 2020. Tercatat, pertumbuhan ekonomi minus 3,49 persen di kuartal III dan minus 2,19 persen di kuartal IV 2020.
Selayaknya Pemda malu dengan peringatan Presiden itu, karena masing-masing daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakatnya dalam kondisi darurat seperti sekarang ini. Layaknya orang dewasa akan terpukul bila berkali-kali diingatkan seperti anak sekolah dasar.
Keadaan ini juga bisa menunjukkan bahwa pemimpin deerah tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya. Tertimbunnya uang di bank seolah mengingatkan banyak pendapat kalangan bahwa pemimpin sekarang tidak mampu berinovasi dan berkoordinasi. Bahkan sadisnya lagi ada yang berpendapat, banyak kepala daerah yang berpikiran bahwa, lebih baik uang ditimbun karena tidak ada yang bisa diharap dari situ.
Semoga saja hal yang terakhir tadi tidak ada terjadi di daerah ini. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat bila tak mampu berinovasi atau menjalankan kebijakan itu. Atau tidak perlu malu berdiskusi dengan para pemimpin daerah lain, OPD setempat dan para akademisi dan sebagainya yang cukup banyak di daerah.
Hal yang terpenting ada niat untuk memajukan bangsa di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Kemudian masyarakat dan lembaga kompeten juga harus turut andil mengoreksi dan mengawasi dana-dana tadi serta pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan begitu kita bisa berharap krisis ini bisa ditanggulangi secara baik.
