Di- tengah perdebatan antar fraksi di parlemen, ada baiknya pemerintah jalan terus. Tidak ada gunanya melibatkan diri dalam konflik yang tidak produktif di parlemen, sepanjang pemerintah masih bisa bekerja.
Saat ini pemerintah terus menerus menata diri. Salah satu yang patut diapresiasi adalah rencana untuk menjadi pemerintah yang responsif. Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi menyampaikan hal ini ketika meminta para birokrat melayani masyarakat dan melakukan aksi "jemput bola". Disampaikan oleh menteri, aparat sudah bukan lagi bagian dari birokrasi priyayi yang harus dilayani dan disembah, melainkan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada rakyat yang membutuhkan.
Dalam upaya memberikan layanan itu, pemerintah kembali mengaktifkan Kotak Pos 5000 sebagai layanan aduan atas perilaku birokrasi yang tidak memuaskan masyarakat. Selain itu masyarakat juga bisa mengirimkan pesan singkat ke nomor 081288694333 atau telpon langsung ke nomor 021-7246374 dan 021-7398381 ekstensi 2236 serta email halomenpan@menpan.go.id atau ke situs www.siduta.menpan.go.id. Fasilitas twitter juga bisa dimanfaatkan dengan alamat @kemenpanrb.
Birokrasi memang harus berbenah. Di bawah Presiden Jokowi, berbagai pembenahan untuk memerlihatkan bahwa pemerintah ada untuk melayani rakyat benar-benar diintensifkan. Bukan hanya menteri, Presiden Jokowi sendiri membuka layanan untuk mengirimkan pesan kepadanya. Itu memerlihatkan bahwa menjadi pejabat berarti memberikan ruang-ruang responsif yang lebar kepada masyarakat.
Selama ini masyarakat selalu berpandangan berbeda. Pejabat dianggap merupakan kedudukan yang terhormat. Setiap kali pejabat datang, masyarakat harus menyingkir. Sifat itu terbawa di banyak ruang publik. Ada pejabat yang marah-marah karena tidak ditunggu pesawat. Bahkan salah seorang pejabat daerah pernah memblokir lapangan terbang mencegah pesawat mendarat karena ia terlambat menaiki pesawat tersebut. Ada juga pejabat yang merasa tidak dilayani di penerbangan lalu kemudian menampar awak pesawat.
Tidak hanya itu. Banyak pejabat dan birokrasi bertindak arogan. Mereka sewenang-wenang mengatur apa yang harus mereka dapatkan. Rumah dan kehidupan mereka seolah tidak boleh bersentuhan dengan kehidupan masyarakat biasa. Persis seperti orang yang begitu tinggi kedudukannya sehingga tak boleh bersama-sama masyarakat.
Beruntunglah kebiasaan seperti itu akan secara perlahan dikurangi, dimulai dari pejabat pusat, yaitu para menteri. Kebiasaan seperti ini sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Salah satunya karena tuntutan jaman sudah berubah. Saat ini semuanya harus berjalan dengan cepat dan mudah. Birokrasi berhadapan dengan tuntutan perubahan yang mewajibkan semua proses berjalan dengan kompetitif. Kita berhadapan dengan jaman yang mementingkan kecepatan jika tidak mau ketinggalan. Kita berhadapan dengan keterbukaan dan tuntutan atas hak, jika tidak ingin dikomplain masyarakat.
Maka birokrasi memang harus responsif. Perilaku responsif ini harus terus menerus dijalankan dengan cepat karena kita akan berhadapan dengan masyarakat kelas dunia sebentar lagi, karena tahun depan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan kita songsong. Bukan hanya itu kita juga sudah akan menjalankan dan mengaplikasikan good governance dan clean government, sehingga investasi berdatangan ke negara kita seiring dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat kemajuan negeri ini.
Kita berharap angin reformasi birokrasi ini akan berhembus sampai ke level daerah. Kita tahu masih banyak pejabat daerah yang masih menganggap dirinya sebagai raja-raja di daerah. Kepada mereka, tuntutan perubahan harus dilakukan.
(***)
