Jika tidak ada aral melintang, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat akan diluncurkan penggunaannya oleh Presiden Jokowi pada hari ini. Kedua kartu ini memang menjadi salah satu program yang digadang-gadang sebagai program prioritas oleh Presiden Jokowi pada saat kampanye.
Untuk tahap awal, kedua kartu itu, KIP dan KIS, hanya akan dibagikan kepada masyarakat prasejahtera termasuk masyarakat di pengungsian dan masyarakat yang termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan. Selama ini kelompok masyarakat tersebut tidak tercover oleh apapun ataupun jika tercover, secara terbatas. Karena pertimbangan untuk melindungi mereka, maka pemerintah akan membayar seluruh premi yang dibutuhkan. Itulah bedanya dengan model asuransi lain, termasuk yang termasuk dalam JKN. Bukan hanya itu, khusus KIS, itu akan termasuk asuransi penyakit khusus semisal HIV dan asuransi atas kecelakaan. Praktis, KIS memang memiliki benefit yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema asuransi lainnya. Maka tak heran jika untuk sementara kartu ini hanya akan dibagikan ke beberapa wilayah ujicoba. Khusus KIS, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa penyandang masalah kesejahteraan saat ini terdata sebanyak 1,7 juta jiwa. Namun, pemerintah baru akan menanggung 432 ribu penyandang.
Sementara itu, selain keluarga miskin yang tercover dalam JKN, yaitu 86,4 juta jiwa yang nantinya akan ditanggung seluruhnya dalam KIS, anak dari keluarga miskin bisa langsung menggunakan KIS tanpa memerlukan pendaftaran lagi.
Bagaimana dengan KIP? Sama seperti kembarannya yaitu KIS, KIP juga memiliki cakupan yang lebih luas dibanding program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dengan KIP, siswa miskin dan rentan miskin tidak hanya memperoleh keringanan biaya sekolah, tetapi juga menerima dana yang dapat digunakan untuk kegiatan lain terkait pendidikan. Bantuan itu akan langsung diberikan kepada mereka untuk pembukaan usaha baru atau untuk biaya pelatihan lain. KIP akan didistribusikan secara bertahap di 18 lokasi kabupaten/kota di Indonesia. Lokasi tersebut adalah Jembrana, Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Bekasi, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, dan Pematang Siantar. Pada fase pertama, akan ada 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK yang akan menerima Kartu Indonesia Pintar.
Kelihatannya tujuan KIP dan KIS ini bukan hanya untuk menanggulangi masalah pada kelompok miskin dan keluarga pra-sejahtera. Kita tahu bahwa di masa yang akan datang, pemerintah ingin mengefektifkan berbagai bantuan termasuk subsidi kepada kelompok yang dapat dikategorikan tidak mampu ini.
Dengan adanya kartu-kartu ini maka transaksi kepada mereka akan lebih mudah sehingga subsidi akan bernilai lebih kepada transaksi non-perbankan. Ketika hari-hari ini pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk menaikkan harga BBM, maka rencana peluncuran KIP dan KIS sebenarnya adalah mempersiapkan jalan bagi rencana subsidi langsung kepada masyarakat yang paling terdampak.
Harus diakui bahwa tugas negara memang melindungi seluruh rakyat yang berada dalam masalah sosial, termasuk yang miskin. Mereka paling merasakan akibat dari kebijakan pemerintah. Karena itu kita apresiasi bahwa gerak cepat Kabinet Kerja ini benar-benar memikirkan masa depan kelompok ini. Selama ini kebijakan pro-poor hanyalah sebuah simbol belaka.
Kali ini kita harap kebijakannya benar-benar terasa, bermanfaat, dan kita harapkan tidak akan muncul penyalahgunaan kelak.
(***)
