Presiden Jokowi bergegas cepat melakukan konsolidasi. Setelah mesin kabinetnya mulai panas, giliran menggerakkan daerah. Presiden membuka Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja Periode 2014-2019 yang diselenggarakan Kementrian Dalam Negeri dengan mengundang seluruh gubernur dari 34 provinsi di Indonesia beserta Kapolda dari masing-masing wilayah. Tajuknya adalah sinergitas kinerja pemerintah pusat dan daerah tahun 2014.
Dalam pembukaan acara tersebut, Presiden Jokowi menegaskan, ia ingin supaya daerah juga bergerak cepat seperti halnya kabinet yang dipimpinnya. Ia meminta supaya di setiap daerah diberlakukan one stop service terhadap pelayanan perijinan. Presiden Jokowi mengungkapkan banyaknya keluhan yang diterimanya atas kelambanan birokrasi di dalam memberikan ijin untuk investasi. Padahal investasilah yang dibutuhkan Indonesia saat ini.
Karena itu, Presiden Jokowi dengan nada mengancam akan memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan ke daerah sebagai bagian dari politik anggaran yang dimiliki pemerintah pusat. Ia meminta setiap daerah sudah melakukan upaya perbaikan selambat-lambatnya 2016. Infrastruktur di bidang pelabuhan, jalan tol dan power plan hingga jalur KA adalah upaya untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Jokowi secara khusus menyetir persoalan byar-pet di Sumatera Utara yang disebutnya "mulai gelap". Tentu ini berhubungan dengan investasi kelistrikan yang sangat lelet direspon daerah selama ini. Sementara menurut Presiden, persediaan listrik yang memadai adalah modal mengundang investor. Maka tidak heran jika Sumatera Utara kelihatannya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Mengapa Kapolri dan seluruh Kapolda diminta datang? Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri, jaminan keamanan akan disiapkan sepenuhnya oleh Polri. Ini penting mengingat untuk melaksanakan pembangunan dan jaminan bagi investor, keamanan adalah mutlak. Keberadaan Polri dalam pertemuan sinergitas ini memang untuk meyakinan para Kepala Daerah bahwa mereka akan didukung sepenuhnya oleh personil keamanan. Para Kepala Daerah tidak perlu ragu terhadap adanya "preman" di daerah yang pekerjaannya hanya mengganggu dan merusak suasana.
Pertemuan perdana ini memang sangat kita apresiasi. Selama ini sering pemerintah pusat berjalan sendiri dengan programnya sementara pemerintah daerah, khususnya Provinsi berjalan sendiri pula. Padahal bantuan untuk pemerintah daerah selama ini disalurkan melalui DAK dan DAU. Maka hasilnya adalah pembangunan yang tidak selaras bahkan cenderung tumpang tindih.
Prioritas pemerintah saat ini memang persoalan perijinan. Kita tahu Presiden punya begitu banyak program prestisius. Dalam 3 tahun mendatang Indonesia akan berswasembada pangan. Demikian juga dengan rencana pembangunan 35 ribu MW listrik. Lalu pembangunan 47 bendungan. Demikian juga dengan pelabuhan. Semuanya harus dikebut. Pemerintah tentunya ingin semua berjalan dengan cepat karena didukung pemerintah daerah. Seharusnya, dalam menjalankan konsep ini tidak ada perbedaan komitmen pemerintah daerah dengan pemerintah pusat mengingat provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Sinergi adalah hal penting yang lama hilang dari pembangunan di Indonesia. Kita berharap di level daerah pun akan tercipta hal yang sama. Jangan sampai uang pajak rakyat yang susah payah dikumpulkan terbuang sia-sia karena masing-masing pejabat mementingkan ego sektoralnya. Sumut dengan byar-pet-nya adalah contoh buruk.
(***)
